.webp)
Direktur Rekonvasi Bhumi Nana Priyatna Rahadian menambahkan, pemkot harusnya menunda dulu rencana kerja sama itu sampai ada studi dampak lingkungannya ada. Selama ini, pemkot dinilai masih gagap mengelola TPA Cilowong karena pengelolaan dan alat terbatas.
"Kita khawatir kebijakan ini sudah ada kajian belum, sistem kontrolnya bagaimana, apakah bisa meyakinkan apakah yang dibuang tidak mengandung limbah B3," ujarnya.
Jangan sampai akibat Kota Serang jadi tempat sampah, ada penurunan kualitas hidup warga dan kualitas pemanfaatan sumber daya alam.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Kalau ada korban dari kebijakan itu ada subsidi nggak sama negara. Ketika ke puskesmas sakit dibayarin nggak sama negara, pemerintah harus hati-hati dalam membuat kebijakan," tegasnya.
Komisi 3 DPRD Kota Serang sudah menolak kerja sama ini jika sampah di TPA Cilowong cuma ditumpuk. Selain itu, pemkot juga belum melengkapi dokumen mulai dari amdal, rencana induk pengelolaan sampah hingga kebijakan strategis yang disiapkan untuk Cilowong.
"Menolak keras jika open dumping atau pembiaran tumpukan sampah, sangat membahayakan lingkungan," kata Ketua Komisi 3 DPRD Kota Serang Tb Ridwan Akhmad kepada detikcom.
(bri/bbn)
