Video: Menakar Kekuatan DPD dan Otonomi Daerah di Era Prabowo

Isu tentang penguatan peran dan citra Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI kembali menjadi sorotan publik. Dorongan untuk memperketat kualifikasi calon anggota DPD dalam pemilu legislatif dinilai penting agar lembaga ini diisi oleh figur yang berintegritas, berkapasitas, dan benar-benar memahami aspirasi daerah. Langkah ini diharapkan mampu mengembalikan kepercayaan publik terhadap DPD RI sebagai lembaga representasi daerah yang memiliki kontribusi nyata dalam perumusan kebijakan nasional. Selain itu, inisiatif DPD Award yang diberikan kepada tokoh-tokoh daerah berprestasi menjadi upaya konkret memperkuat semangat kebangsaan sekaligus mengapresiasi kiprah individu yang berperan penting dalam membangun daerah.
Di sisi lain, kiprah DPD RI yang semakin aktif mendukung program prioritas pemerintah turut menimbulkan perbincangan. Program “Senator Peduli Ketahanan Pangan”, misalnya, menjadi bukti bahwa DPD ingin hadir langsung di tengah masyarakat, meski langkah tersebut berada di luar fungsi formal lembaga legislatif. Dalam konteks yang lebih luas, diskusi mengenai buku Green Democracy juga mencerminkan gagasan tentang demokrasi yang berkelanjutan dan ramah lingkungan. Menyambut satu tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, DPD menaruh perhatian besar pada kebijakan desentralisasi fiskal serta mendorong adanya reformasi politik yang memberi ruang lebih besar bagi peran dan kewenangan DPD RI sebagai pilar penting dalam sistem ketatanegaraan Indonesia.