.webp)
Presiden Joko Widodo memimpin rapat terbatas terkait laporan Tim Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19. Jokowi menyampaikan instruksi seputar evaluasi Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) hingga menyoroti distribusi bantuan sosial (bansos).
Instruksi ini disampaikan Jokowi saat membuka rapat terbatas seperti disiarkan dalam kanal YouTube Sekretariat Kepresidenan, Senin (4/5/2020).
Jokowi ingin PSBB yang sudah dilakukan di 4 provinsi dan 22 kabupaten/kota dilaksanakan secara ketat dan efektif untuk memutus mata rantai penyebaran virus Corona (COVID-19).
Jokowi meminta agar dilakukan evaluasi terhadap daerah yang kebablasan dan kendur dalam menerapkan PSBB.
Jokowi juga meminta kepulangan pekerja migran ke Tanah Air dikawal ketat agar tidak terjadi gelombang kedua Corona.
Selain itu, Jokowi meminta agar bantuan sosial segera disalurkan pada minggu ini.
Berikut poin-poin instruksi terbaru Jokowi evaluasi PSBB kebablasan hingga distribusi bansos:
Evaluasi PSBB yang Kabablasan dan Kendur
Jokowi menilai perlu adanya evaluasi bagi daerah yang menerapkan PSBB secara berlebihan. Evaluasi ini dianggap penting agar PSBB di tahap kedua berjalan efektif.
"Saya ingin memastikan bahwa ini betul-betul diterapkan secara ketat dan efektif. Dan saya melihat beberapa kabupaten dan kota telah melewati tahap pertama dan akan masuk tahap kedua. Ini perlu evaluasi. Mana yang penerapannya terlalu over, terlalu kebablasan dan mana yang masih terlalu kendur," kata Jokowi saat membuka rapat terbatas seperti disiarkan akun YouTube Sekretariat Presiden, Senin (4/5/2020).
"Evaluasi ini penting, sehingga kita bisa melakukan perbaikan-perbaikan di kota, kabupaten, maupun provinsi yang melakukan PSBB," imbuhnya.
Jokowi juga meminta daerah yang menerapkan PSBB memiliki target yang terukur. Target yang ingin dicapai dari PSBB itu harus jelas.
"Misalnya berapa jumlah pengujian sampel yang dilakukan, tes PCR yang dilakukan. Apakah pelacakan yang agresif telah dikerjakan, berapa yang telah ditracing setiap hari. Betul-betul ini harus dikerjakan," ujar dia.
Jokowi lantas menyinggung isolasi terhadap pasien dalam pengawasan (PDP) yang tidak dilakukan secara ketat. Dia mengkhawatirkan potensi penularan virus Corona lantaran pasien terkait Corona masih bisa beraktivitas.
"Kemudian apakah isolasi yang ketat juga dilakukan. Karena saya melihat sudah positif aja masih bisa lari dari rumah sakit, yang PDP masih beraktivitas ke sana ke mari. Kemudian juga apakah juga warga yang berisiko yang manula yang memiliki riwayat penyakit riwayat komorbid, ini sudah diproteksi betul. Evaluasi-evaluasi yang terukur ini perlu dilakukan," imbuh dia.
Penerapan PSBB Harus Ketat dan Efektif
Jokowi menyebut kebijakan PSBB sudah dilakukan di 4 provinsi dan 22 kabupaten/kota. Saat ini pada sejumlah daerah akan menerapkan PSBB untuk tahap kedua yang disebut Jokowi harus dievaluasi.
"Sebelum Ketua Gugus Tugas menyampaikan laporan, saya ingin menyampaikan beberapa hal, menekankan beberapa hal, yang pertama mengenai penerapan PSBB di 4 provinsi dan 22 kabupaten dan kota saya ingin memastikan bahwa ini betul-betul diterapkan secara ketat dan efektif," kata Jokowi.
Jokowi menyebut beberapa kabupaten dan kota telah melewati penerapan PSBB tahap I. Dia meminta agar daerah melakukan evaluasi.
"Dan saya melihat beberapa kabupaten kota telah melawati tahap pertama dan akan masuk ke tahap kedua, ini perlu evaluasi. Mana yang penerapannya terlalu over, mana yang terlalu kebablasan dan mana kendor," tuturnya.
Evaluasi penting dilakukan kata Jokowi. Hal itu sebagai langkah perbaikan untuk perpanjangan PSBB atau tidak.
"Evaluasi penting sehingga kita bisa melakukan perbaikan di kota kabupaten maupun provinsi yang melakukan PSBB," katanya.
Daerah Terapkan PSBB Punya Target Terukur
Jokowi meminta kepada daerah-daerah yang melaksanakan PSBB memiliki target yang jelas. Misalnya soal jumlah tes PCR hingga jumlah pelacakan per harinya.
"Setiap daerah yang melakukan PSBB harus memiliki target-target yang terukur. Ada targetnya. Misalnya, berapa jumlah pengujian sampel yang telah dilakukan, tes PCR yang telah dilakukan. apakah pelacakan yg agresif telah dikerjakan, berapa yang telah ditracing setiap hari. Betul-betul ini yang harus dikerjakan," kata Jokowi dalam rapat terbatas laporan Tim Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 lewat konferensi video, Senin (4/5/2020).
PSBB sudah diterapkan di 22 kabupaten/kota di 4 provinsi. Jokowi ingin melihat evaluasi PSBB di sejumlah daerah.
"Ini perlu evaluasi, mana yang penerapannya yang terlalu over, terlalu kebablasan dan mana yang masih kendor. Ini penting sehingga bisa melakukan perbaikan-perbaikan di kota/kabupaten dan provinsi yang melakukan PSBB," ujar Jokowi.
Evalauasi PSBB penting dilakukan kata Jokowi. Hal itu sebagai langkah perbaikan untuk perpanjangan PSBB atau tidak.
"Evaluasi penting sehingga kita bisa melakukan perbaikan di kota kabupaten maupun provinsi yang melakukan PSBB," katanya.
PSBB diterapkan di sejumlah daerah sebagai upaya memutus mata rantai penyebaran virus Corona. Usulan PSBB yang diajukan daerah kemudian harus mendapat persetujuan Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto.
Singgung Pasien Corona Bisa Lari dari RS
Jokowi ingin PSBB diterapkan secara efektif, termasuk soal isolasi. Jokowi menyinggung daerah PSBB yang mana orang positif Corona bisa kabur dari rumah sakit.
"Kemudian juga apakah isolasi yang ketat juga dilakukan karena saya melihat ada yang sudah positif saja masih bisa lari dari rumah sakit, yang PDP masih ke mana, apa... beraktivitas ke sana, kemari," kata Jokowi.
Jokowi menegaskan penerapan PSBB haruslah betul-betul sesuai prosedur. Jokowi ingin kelompok rentan hingga manula juga terlindungi selama PSBB.
"Kemudian juga apakah warga yang berisiko yang manula, yang memiliki riwayat penyakit, riwayat komorbid ini sudah diproteksi betul," tegas Jokowi.
Jokowi menyebut evaluasi PSBB secara terukur diperlukan.
"Evaluasi evaluasi yang terukur seperti ini perlu dilakukan," ucap Jokowi.
Data Penerima Bansos Dibuka Transparan
Jokowi meminta agar bantuan sosial (bansos) segera diberikan kepada masyarakat di tengah pandemi virus corona. Jokowi menekankan data penerima bansos harus transparan agar tidak timbul kecurigaan.
"Saya juga minta data penerima bansos dibuka secara transparan. Siapa yang dapat, kriterianya apa, jenis bantuannya apa, sehingga jelas tidak menimbulkan kecurigaan-kecurigaan dan kita bisa melakukan segera koreksi di lapangan," kata Jokowi.
Jokowi meminta agar bansos sudah selesai disalurkan kepada masyarakat minggu ini. Bantuan dari pemerintah itu, diminta Jokowi, harus diatur secara baik.
"Tadi sudah saya sampaikan mengenai persoalan timing, betul-betul harus di-managesecara baik, karena ada bantuan dari pusat, dari daerah, juga dari desa," ujarnya.
Jokowi juga meminta Menteri Sosial Juliari Batubara bersama pemerintah daerah mengawasi penyaluran bansos di lapangan. Ia menegaskan harus ada solusi untuk warga miskin yang belum menerima bansos.
"Saya minta Mensos, juga gubernur, bupati, wali kota, camat, sampai kepala desa bisa turun ke lapangan menyisir. Saya minta juga diberi fleksibilitas kepada daerah agar kalau ada warga yang miskin yang belum dapat (bantuan) segera bisa dicarikan solusinya," tegas Jokowi
Monitor Klaster Corona dari Migran-Industri
Jokowi meminta jajaran Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 untuk memonitor berbagai klaster yang berpotensi menyebarkan virus Corona. Dari buruh migran hingga pelaku industri.
"Kita harus melakukan monitor secara ketat potensi penyebaran di beberapa klaster. Ada klaster pekerja migran, klaster jemaah tablig, klaster Gowa, ada klaster rembesan pemudik, ada klaster industri," ujar Jokowi.
Menurut Jokowi, klaster-klaster tersebut harus dimonitor secara baik. Apalagi banyak buruh migran yang kembali ke Indonesia menyusul pandemi virus Corona ini.
"Pekerja migran Indonesia, laporan yang saya terima sudah 89 ribu yang akan kembali dan akan bertambah lagi, kemungkinan 16 ribu jadi betul-betul harus ditangani, dikawal baik di lapangan sehingga jangan sampai muncul gelombang dua (pandemi Corona)," sebutnya.
Jokowi juga menyoroti klaster industri yang dapat menyebarkan virus Corona. Ia meminta agar pelaku industri benar-benar diperhatikan secara ketat, termasuk apakah pelaku industri yang masih diperbolehkan beroperasi melakukan protokol yang benar dalam menyikapi wabah Corona.
"Klaster industri, kita juga harus memastikan industri-industri yang diizinkan beroperasi yang mana, harus dicek di lapangan mereka melakukan protokol kesehatan secara ketat atau tidak," ujar Jokowi.
Semua Bansos Sampai ke Masyarakat Minggu Ini
Jokowi meminta proses pendistribusian bantuan sosial berlangsung secepat mungkin. Dia meminta bantuan sampai ke masyarakat paling tidak minggu ini.
"Keempat berkaitan dengan program jaring pengaman sosial, saya tadi pagi sudah mendapat laporan dari Pak Menko PMK mengenai PKH, paket sembako, bansos tunai, BLT, dana desa, sudah berjalan," kata Jokowi.
"Tapi saya minta kecepatan agar bansos ini sampai di tangan keluarga penerima, betul-betul semakin cepat diterima semakin baik, saya minta Minggu ini sudah semuanya bisa diterima," lanjut Jokowi.
Jokowi juga meminta seluruh perangkat kabupaten kota bergerak turun langsung ke masyarakat. Hal itu guna menyisir dan mendata masyarakat yang membutuhkan.
"Saya minta Mensos, juga gubernur, bupati, wali kota , camat, sampai kepala desa turun ke lapangan menyisir, dan minta juga diberi fleksibilitas kepada daerah agar kalau ada warga miskin yang belum dapat segera dicarikan solusinya," katanya.
Buka Hotline Pengaduan Distribusi Bansos
Jokowi meminta penyaluran bantuan sosial dikawal secara ketat. Jokowi meminta dibuka hotline untuk menampung pengaduan terkait hal ini.
"Saya minta dibuat hotline untuk pengaduan, sehingga apabila menemukan penyimpangan kita bisa ketahui secara cepat," ujar Jokowi.
Jokowi meminta bansos segera disalurkan secara tetap sasaran kepada keluarga penerima. Target dari Jokowi setidaknya pada pekan ini bansos sudah tersalurkan semua.
"Tapi saya minta kecepatan agar bansos ini sampai di tangan keluarga penerima, betul-betul semakin cepat diterima semakin baik, saya minta minggu ini sudah semuanya bisa diterima," lanjut Jokowi.
Jokowi juga meminta seluruh perangkat kabupaten kota bergerak turun langsung ke masyarakat. Hal itu guna menyisir dan mendata masyarakat yang membutuhkan.
"Saya minta Mensos juga gubernur, bupati, wali kota , camat sampai kepala desa turun ke lapangan menyisir, dan minta juga diberi fleksibilitas kepada daerah agar kalau ada warga miskin yang belum dapat segera dicarikan solusinya," katanya.
Awasi Ketat 80 Ribu Pekerja Migran yang Pulang
Jokowi meminta agar pekerja migran yang pulang ke Indonesia diawasi secara ketat. Jokowi mengatakan saat ini lebih dari 80 ribu pekerja migran sudah pulang ke Tanah Air.
"Kita lihat bahwa pekerja migran Indonesia laporan yang saya terima sudah 89 ribu yang sudah kembali," kata Jokowi.
"Akan bertambah lagi kemungkinan 16 ribu," ujarnya. Jokowi mengatakan angka tersebut pun akan terus bertambah. Setidaknya 16 ribu lagi pekerja migran akan kembali ke Indonesia.
Karena itu, Jokowi meminta para pekerja migran ini untuk dimonitor secara ketat. Terutama terkait dengan potensi penyebaran virus COVID-19 dalam klaster pekerja migran.
"Ini betul-betul harus ditangani dan dikawal secara baik di lapangan, sehingga jangan sampai muncul gelombang kedua," pungkas Jokowi.
Jangan Sampai Ada Gelombang Dua Corona
Jokowi meminta kepulangan pekerja migran Indonesia atau tenaga kerja Indonesia (TKI) dari luar negeri benar-benar dipantau ketat. Jokowi tak ingin nantinya ada gelombang kedua penularan virus corona baru (COVID-19) bila pengawasan tidak ketat.
"Ini betul-betul harus ditangani dan dikawal secara baik di lapangan sehingga jangan sampai muncul gelombang kedua," ujar Jokowi.
Sebab, Jokowi menyebut sejauh ini sudah menerima laporan adanya puluhan ribu TKI yang sudah pulang. Nantinya, menurut Jokowi, akan ada belasan ribu TKI yang akan masuk lagi ke Tanah Air.
"Kita lihat bahwa pekerja migran Indonesia laporan yang saya terima sudah 89.000 yang sudah kembali. Akan bertambah lagi kemungkinan 16.000," ujar Jokowi.
Untuk itu Jokowi mengatakan pemantauan dan pengawalan harus dilakukan secara ketat. Jokowi tak ingin ada gelombang kedua penularan virus Corona.
