Jakarta - Fraksi
PKS DPR RI tetap ingin ada panitia khusus (pansus) kasus
Jiwasraya meski Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad mendorong pembentukan panitia kerja (panja). PKS ingin mengungkap apa yang sebenarnya terjadi di kasus Jiwasraya.
"Ini adalah bagian dari ingin mengungkap persoalan ini apa sih akar masalahnya, apa sih yang sesungguhnya terjadi secara terang benderang. Ini karena menyangkut jiwasraya ini kan iuran uang warga, jumlahnya Rp 13 triliun. Belum lagi Asabri, belum lagi yang lainnya. Kita ingin ungkap," kata Ketua F-PKS DPR RI Jazuli Juwaini di gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (15/1/2020).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Menurut Jazuli, pembentukan panja untuk kasus Jiwasraya tidak akan sekuat Pansus yang bisa menjangkau lintas komisi. Dengan dibentuk pansus, Jazuli berharap kasus Jiwasraya bisa diungkap secara lebih komprehensif.
"Cuma kan masalahnya kita ingin lebih objektif. Panja ini kan daya kekuatannya tidak seluas pansus. Pansus ini kan akan melintasi berbagai macam komisi, lembaga, dan kementerian terkait nantinya. Kalau bicara panja bisa saja panja itu tentu haknya fraksi-fraksi, tetapi kami sebagai salah satu fraksi mengusulkan akan lebih komprehensif kalau dibentuknya itu melalui pansus," jelasnya.
 Foto: PKS gulirkan usul Pansus Jiwasraya (Azizah/detikcom) |
Jazuli mengatakan pihaknya berharap pemerintah mendukung pembentukan pansus Jiwasraya. Pembentukan pansus ini ditegaskan Jazuli bukan untuk menjatuhkan pemerintah.
"Justru harusnya pihak pemerintah mendukung ada pansus ini, supaya justru akan terungkap. Kalau pemerintah umpamanya tidak terkait, kenapa harus keberatan? Kita bukan urusan menjatuhkan pemerintah atau apa, ndak ada urusan. Kita ingin uang rakyat ini ke mana, apa masalahnya, dan seterusnya," ucap Jazuli.
Pembentukan Pansus Jiwasraya, PDIP: Hanya Panggung Politik:
Usulan pansus itu juga ditandatangani oleh para pimpinan fraksi dan anggota F-PKS lainnya. Jazuli mengatakan pihaknya juga akan berkomunikasi dengan fraksi-fraksi lain untuk menyetujui usulan pansus ini.
"Maka kita hari ini menandatangani usulan pansus. Setelah itu kita akan berkomunikasi dengan fraksi-fraksi, kita akan mengajak bersama-sama menyuarakan dan memperjuangkan kepentingan rakyat ini di ruang parlemen ini," kata Jazuli.
Meski Kejaksaan Agung telah menetapkan lima tersangka yang terkait Jiwasraya, Jazuli mengatakan pansus tetap dibutuhkan. Kasus ini menurutnya tidak berhenti di penetapan tersangka.
"Kita sudah tahu juga ada beberapa orang yang ditetapkan sebagai tersangka. Tetapi dalam kasus Jiwasraya atau pembentukan pansus, bukan hanya mengantarkan orang jadi tersangka. Kita ingin lihat, tersangkanya juga harus tepat. Supaya tidak terulang lagi pada masa-masa berikutnya dalam kasus-kasus yang lainnya," tutur Jazuli.
"Jadi pansus nanti bukan hanya untuk mengarahkan dan mengantarkan orang jadi tersangka, tidak. Kita ingin mengungkap semuanya secara terang benderang. Itu sebabnya hari ini kami pimpinan fraksi PKS mengumpulkan seluruh anggota yang ada di Jakarta untuk menandatangani pansus itu," lanjut dia.
 Foto: PKS gulirkan usul Pansus Jiwasraya (Azizah/detikcom) |
Fraksi PKS, kata Jazuli, mengapresiasi Kejaksaan Agung yang telah menetapkan lima tersangka dalam kasus Jiwasraya. Penetapan itu dinilai PKS sebagai kesuksesan besar.
Sementara itu, Sekretaris F-PKS Ledia Hanifa menjelaskan pentingnya pansus dibandingkan panja untuk kasus Jiwasraya. Menurut Ledia, pansus dinilai lebih sesuai karena kasus Jiwasraya bersifat kompleks.
"Mekanisme panja tidak memadai karena kasus Jiwasraya bersifat multidisiplin dan kompleks, sehingga membutuhkan Pansus. Selain itu mekanisme Pansus dipandang juga lebih sesuai karena terdapat sejumlah Alat Kelengkapan Dewan (AKD) yang juga berwenang mengawasi permasalahan Jiwasraya, seperti Komisi XI yang membidangi Keuangan, Komisi VI terkait BUMN, Komisi III terkait Penegakan Hukum, dan juga Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN)," jelas Ledia.
Hoegeng Awards 2025
Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini
.webp)
