Soal Nasib Uang Nasabah Jiwasraya, Wapres: Tunggu Proses Hukum di Kejagung

Jakarta - Wakil Presiden (Wapres) Ma'ruf Amin meminta Kejaksaan Agung (Kejagung) mengusut tuntas kasus dugaan korupsi di PT Asuransi Jiwasraya. Soal nasib dana nasabah, Ma'ruf meminta untuk menunggu proses hukum yang sedang berjalan di Kejagung.

"Prinsipnya pemerintah mendorong supaya Kejaksaan Agung memproses ini secara tuntas. Oleh karena itu, nanti Kejaksaan Agung akan menentukan siapa yang bersalah di sini," kata Ma'ruf Amin di kantor Wapres, Jalan Veteran III, Gambir, Jakarta Pusat, Rabu (15/1/2020).

"Kemudian keputusannya nanti dana-dana nasabah seperti apa, bagaimana penyelesaiannya. Kita ikuti saja yang menjadi pembahasan atau proses di Kejaksaan Agung," sambungnya.

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Kejagung telah menetapkan 5 orang tersangka terkait kasus Jiwasraya ini. Terkait itu, Ma'ruf kembali menyerahkan pada proses hukum ada.

"Ya kita, begitu juga dengan yang lain-lain semua sudah ada mekanismenya. Kita dorong semua itu dilakukan lembaga dan instansi yang berwenang. Untuk Jiwasraya ditangani Kejaksaan Agung," ujarnya.

Ma'ruf belum dapat memastikan penggantian uang nasabah tersebut dapat menggunakan APBN atau tidak. Ma'ruf menyebut masih akan dikaji pemerintah.

"Saya kira nanti ada ada-ada apa ya, mekanisme yang nanti akan ditetapkan. Kan masih dalam pengkajian, seperti apa, berapa besarnya, berapa jumlah nasabah. Nanti ada cara-caranya. Ini kan masalah yang tentu tidak sederhana memutuskannya," katanya.

Sebelumnya diberitakan, Menteri BUMN Erick Thohir berjanji bakal mengupayakan agar Jiwasraya bisa mengembalikan uang nasabah yang selama ini belum dikembalikan karena skandal yang bikin perusahaan asuransi milik negara tersebut gagal bayar.

Erick mengatakan bahwa pengembalian hak nasabah akan diberikan secara dicicil. Pihaknya pun tengah mengupayakan agar Jiwasraya kembali memiliki modal yang cukup untuk itu.

"Kan ada step-nya. Jadi pembentukan holding (BUMN asuransi) itu nanti akan cashflow Rp 1,5-2 triliun ya, kita bisa cicil ke depan," kata Erick ditemui di Kementerian Luar Negeri, Jakarta Pusat, Kamis (9/1/2020).

Halaman 1 2

Selanjutnya