Bukan Pansus, Pimpinan DPR Dorong Panja Kasus Jiwasraya-Asabri

Wakil Ketua DPR, Sufmi Dasco Ahmad (Azizah/detikcom)

Jakarta - Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad mendorong pembentukan panitia kerja (panja) untuk kasus Jiwasraya dan Asabri. Kerja panja dinilai akan lebih cepat daripada panitia khusus (pansus).

"Ya kalau menurut saya kita akan terlalu lama bikin pansus prosesnya. Jadi, karena pemerintah itu sudah melakukan hal-hal yang perlu kita respons cepat ya kita akan segera ini. Kalau panja kan cepat aja, hari ini bisa segera bikin panja-panja di masing-masing komisi," kata Dasco di gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (15/1/2020).

Dasco mengatakan hampir semua fraksi sepakat untuk pembentukan panja. Dasco menyebut pihaknya akan terus berkomunikasi dengan fraksi-fraksi di DPR.

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Jadi kita akan komunikasikan, sebagian besar fraksi setelah melihat apa yang telah dilakukan dari segi upaya pengembalian uang, kemudian perbaikan kinerja dan perbaikan hukum, hampir semua sepakat," ujarnya.

Menurut Dasco, pembentukan panja itu adalah respons dari kerja-kerja yang telah dilakukan pemerintah dalam kasus Jiwasraya dan Asabri yang berkaitan dengan masalah hukum dan pengembalian dana masyarakat. Dasco pun meminta komisi-komisi terkait segera membentuk panja.

"Oleh karena itu, kami akan melakukan hal-hal yang menurut kami juga langsung merespons dari pemerintah, yaitu kemudian meminta kepada komisi-komisi terkait untuk langsung saja. Misalnya untuk kinerja Komisi VI yang melakukan pengawasan BUMN dan supervisi memperbaiki kinerja daripada Jiwasrya dan Asabri," jelas Dasco.

"Kemudian Komisi XI itu akan melakukan pengawasan dan supervisi bagaimana keuangan daripada asuransi Jiwasraya dan Asabri bisa dikembalikan ke masyarakat, karena itu yang paling penting menurut kita bahwa uang yang sudah hilang itu bisa kembali," imbuhnya.

Selain itu, Dasco meminta Komisi III membentuk panja terkait penegakan hukum dalam kasus Jiwasraya dan Asabri. Ia ingin penegakan hukum bisa berjalan dan mengapresiasi kinerja Kejaksaan Agung dalam memproses kasus ini.

"Kemudian penegakan hukum ini Komisi III kita akan minta buat panja untuk mengawasi dan supervisi hal-hal yang telah dilakukan oleh Kejaksaan Agung kemarin kita apresiasi sudah melakukan penahanan terhadap para tersangka. Dan kepolisian dalam hal ini akan melakukan hal yang sama terhadap beberapa perkara yang sama," ujar Dasco.

Dasco sendiri kemarin juga telah bertemu dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Istana bersama dengan para pimpinan parpol koalisi pemerintah dan para menteri terkait. Menurutnya, keputusan dibentuknya panja ini bukan atas arahan Jokowi, melainkan untuk merespons apa yang sudah dilakukan pemerintah secara cepat.

"Kemarin itu pertemuan kita mendengar paparan dari Menteri Keuangan, Menteri BUMN, Jaksa Agung, dan Kapolri tentang Jiwasraya, Asabri, dan lain-lain. Tidak ada arahan dari Pak Jokowi soal apakah kemudian bentuk apa itu, itu respons dari kami. Kalau kami kemudian setelah melihat apa yang sudah dilakukan, lalu kemudian kami membuat langkah yang harus menunggu lama lagi, ya itu kan nanti dibilang nggak responsif, nggak cepat gitu," ujarnya.

Halaman 1 2

Selanjutnya