Kapolri Idham Dinilai Akan Hadapi Banyak Tantangan: Terorisme-Gesekan Publik

Diskusi 'Menata Organisasi Polri di Bawah Kapolri Baru'. (Foto: Sachril Agustin Berutu/detikcom)

Jakarta - Jenderal Idham Azis yang baru menjabat sebagai Kapolri dinilai bakal menghadapi sejumlah tantangan. Pengamat Pertahanan dan Keamanan, Mufti Makarim, mengatakan, Idham akan menemui sejumlah masalah mulai dari penanganan terorisme hingga gesekan publik.

"Persoalan terkait struktural dan instrumentalnya. Itu yang menjadi tantangan Kapolri baru. Prosesnya bergulir dan siapapun kapolrinya, selama roda ini masih muncul, dia ditantang untuk bisa menyelesaikan. Polri misalnya, institusi yang paling sering dilaporkan misalnya, terkait berbagai aksi, penyalahgunaan kelembagaan misalnya, ini akan menjadi catatan bila kapolri tidak memiliki terobosan atau solusi," kata Mufti di Bakoel Koffie, Jalan Cikini Raya No. 25, Menteng, Jakarta Pusat, Kamis (7/11/2019).

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Dia mengatakan, apa yang sudah disampaikan Kapolri Idham dalam uji kelayakan di DPR harus dibuktikan. Termasuk melanjutkan reformasi di internal Polri.

Adapun, Idham Azis akan menghadapi tantangan lain, pertama yakni efek dari negara yang sifatnya global, yang menurut Mufti, RI berpotensi menjadi sasaran terorisme atau kelompok ekstrem. Mufti menambahkan, Kapolri Idham harus bisa menyampaikan ke publik kalau pemberantasan terorisme membutuhkan dukungan dari berbagai lapisan masyarakat.

"Karena apa? Citra yang selama ini dibangun, entah mereka yang punya kepentingan untuk melemahkan polisi, atau citra masyarakat yang tidak memiliki informasi memadai, menganggap ada setting agenda yang dalam tanda kutip mengkriminalisasi kelompok tertentu, sehingga isu terorisme, radikalisme ini, selalu digunakan aparat penegak hukum. Ini sebenarnya menjadi satu tantangan," imbuhnya.

Lebih lanjut, dia mengatakan, ada potensi terjadi gesekan antara negara dengan masyarakat untuk mempertahankan kebebasan sipil. Mufti mengatakan, jika Polri larut dalam opinin ini, maka polisi akan terjebak dengan citra yang dinilai sebagai kaki tangan pemerintah.

"Kedua itu tadi, akan terjadi gesekan antara negara dengan masyarakat untuk mempertahankan kebebasan sipil. Saya kira, salah satu alasan yang menjadi argumentasi mengapa ruang kebebasan sipil cenderung disempitkan karena ada ekspresi yang sifatnya negatif. Menyebarnya ujaran kebencian, hoax, adanya ajakan permusuhan," jelasnya.

Sementara itu, Wakil Direktur Imparsial Gufron Mabruri menambahkan, polisi harus bisa menjaga citranya. Gufron tidak ingin terjadi gesekan karena masyarakat menganggap polisi tidak memiliki citra yang baik.

"Tentu tidak bisa dilepaskan peristiwa politik, di mana polisi banyak mendapat catatan negatif. Terutama dalam menangani sejumlah isu politik di beberapa daerah. Unjuk rasa mahasiswa, penanganan pengamanan di beberapa daerah lain, itu memengaruhi persepsi kepolisian," jelas Gufron.