Imparsial Harap di Bawah Idham Aziz Polri Bebas dari Politik

Diskusib 'Menata Organisasi Polri di Bawah Kapolri Baru' (Foto: Sachril Agustin Berutu/detikcom)

Jakarta - Jenderal Idham Aziz baru saja dilantik sebagai Kapolri. Imparsial berharap, di bawah kepemimpinan Idham, Polri harus bebas dari politik.

"Ada beberapa catatan sehingga polisi ke depan di bawah Kapolri yang baru, betul-betul menjadi sesuatu yang diharapkan oleh publik. Secara catatan pertama, tidak hanya terkait polisi itu sendiri, internal polri, terutama pemerintah, untuk memastikan institusi Polri itu bebas dari politik," Wakil Direktur Imparsial, Gufron Mabruri dalam diskusi 'Menata Organisasi Polri di Bawah Kapolri Baru', di Bakoel Koffie, Jalan Cikini Raya No. 25, Menteng, Jakarta Pusat, Kamis (7/11/2019).

Gufron mengatakan pentingnya independensi kepolisian. Sebab, intervensi politik dapat merusak profesionalitas aparat dalam melaksanakan tugas dan fungsinya.

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Memastikan independensi polisi tetap terjaga, aspek profesionalisme bisa terus berkembang. Karena intervensi politik itu tidak hanya merusak, tapi memengaruhi profesional aparat di dalam konteks pelaksanaan tugas dan fungsinya itu," ujarnya.

Selain itu, menurut dia, akan membahayakan jika Polri tak bebas dari politik. Aparat kepolisian, kata Gufron, bisa menjadi alat kekuasaan.

"Bahayanya adalah dampak ke kepolisian, menjadi polisi semakin politis, bahkan menjadi instrumen politik kekuasaan. Ini yang harus dihindari. Bagaimana memastikan instruksi polisi terjaga dengan baik dengan cara meminimalisir politik di dalam kepolisian. Ini bukan persoalan baru. Tapi yang harus dibenahi," kata Gufron.

Tak hanya harus bebas dari politik, diharapkan ke depan ada penguatan dalam pengawasan internal Polri. Gufron mengatakan, hal itu penting dilakukan untuk menjamin perlindungan HAM, kebebasan berekspresi hingga mengawasi kinerja aparat.

"Tidak hanya polri tapi pemerintah juga, perlu pengawasan terhadap kepolisian, bagaimana dijalankan secara lebih optimal dan berlapis. Mulai dari penguatan pengawasan pengoptimalan di tingkat Internal. Bagaimana itu? Mengawasi kinerja aparat di bawahnya, sesuai dengan rule yang ada, menjamin perlindungan ham, kebebasan berekspresi di masyarakat, tetapi juga memastikan pengawasan eksternal. Ini tentu menjadi penting karena persoalan yang ada, polisi ke depan, bisa bekerja sesuai rule yang ada, profesional, dan ini harus didorong," tuturnya.

Kemudian, Gufron juga berharap proses pembinaan, mutasi dan promosi di internal kepolisian dapat mengadopsi mind system. Artinya, promosi jabatan harus berdasarkan pengalaman, rekam jejak dan kompetensi, bukan karena faktor kedekatan atau koneksi.

"Artinya upaya promosi jabatan, harus dibangun betul2 dengan aspek pengalaman, rekam jejak, kompetensi. Bukan karena atas dasar sistem, koneksi. Entah itu politik, karena faktor kedekatan, persawanan, teman, atau faktor lain yang harus dihindari. Proses mutasi itu harus bisa mendorong institusi kepolisian dalam konteks kinerja. Terakhir bagi Kapolri yang baru, perlu membangun ruang komunikasi dengan masyarakat sipil. Karena terkait sering muncul kritik, masukan, yang sering menerima diterima, dibaca secara konstruktif," pungkas Gufron.