Pegiat Antikorupsi di Yogya Desak Jokowi Evaluasi Pansel Capim KPK

Sleman - Jaringan Anti Korupsi (JAK) Yogyakarta menilai penetapan 20 nama yang lolos dalam seleksi calon pimpinan (capim) KPK oleh Panitia Seleksi (Pansel) Capim KPK perlu dievaluasi. Jaringan yang beranggotakan pegiat antikorupsi hingga akademisi ini juga meminta Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk segera turun langsung mengevaluasi kinerja Pansel Capim KPK.

Direktur Eksekutif Pusat Kajian Anti Korupsi (Pukat) UGM, Hasrul Halili, mengatakan berkumpulnya para pegiat antikorupsi di Pukat UGM untuk menyatakan sikap terkait proses seleksi capim KPK. Mengingat proses seleksi tersebut mendapat kritikan dari masyarakat.

"Kita melihat ada situasi yang kritis terkait seleksi calon pimpinan KPK, pertama sorotan masyarakat terhadap beberapa calon yang diberi catatan serius, dan proses yang berlangsung di dalam pansel dianggap bermasalah," katanya saat jumpa pers di kantor Pukat UGM, Rabu (28/8/2019).

Baca juga: Pesan Buya Syafii ke Pansel Capim KPK: Jangan Pilih Orang Bermasalah

Salah satu masalah itu, kata Halili adalah ketika pansel tidak mempertimbangkan syarat Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) dalam proses seleksi tersebut. Padahal, syarat tersebut sudah tertuang dalam Pasal 29 angka 11 Undang-undang KPK yang notabenenya mempersyaratkan LHKPN bagi para capim KPK.

"Salah satu (masalah) adalah gelagat yang tidak sehat dalam pansel, misalnya pansel tidak pertimbangkan syarat LHKPN dalam proses seleksi (capim KPK)," ucapnya.

Selain itu, rekam jejak calon pimpinan KPK tidak menjadi pertimbangan penting bagi pansel. Menurut hasil penelusuran rekam jejak yang disampaikan oleh KPK, masih ada beberapa catatan dari 20 calon pimpinan KPK yang lolos.

"Akan tetapi pansel tidak mempertimbangkannya, sehingga masih ada calon dengan banyak catatan yang tetap lolos. KPK perlu terbuka kepada publik mengenai rekam jejak capim KPK. Pansel jika masih punya keraguan terhadap catatan rekam capim dapat mendatangi KPK untuk klarifikasi," katanya.

Karena itu, Presiden Jokowi perlu melakukan evaluasi terhadap kinerja pansel, sebab banyak kritik dan masukan publik tidak dihiraukan. Hal itu untuk membuktikan komitmen memperkuat KPK dengan tidak memilih nama-nama capim yang terindikasi bermasalah.

"Bagaimanapun, hasil kerja pansel menjadi cermin sikap presiden. Tanpa ketegasan dan kepemimpinan presiden, pemberantasan korupsi di Indonesia tidak akan berhasil," ujarnya.

Baca juga: Seleksi Capim KPK Dikritik, Fadli Zon Minta Jokowi Turun Tangan

Sementara itu, mantan penasihat KPK, Suwarsono, mengatakan bahwa setiap ada pergantian pimpinan KPK membuat masyarakat menjadi resah. Bahkan, ia menyebut keresahan itu sungguh-sungguh tampak saat pergantian pimpinan KPK kali ini.

"Karena posisi KPK itu kan unik ya, yang mendukung banyak dan yang kadang terganggu juga banyak. Dengan uniknya posisi itu, posisi KPK jadi posisi political trap atau jebakan politik," katanya.

"Hal itu membuat KPK harus hati-hati karena yang menunggu KPK berbuat salah itu banyak," imbuh Suwarsono.

Karena itu, Suwarsono mendukung agar Jokowi melakukan evaluasi terhadap Pansel KPK. Bukan tanpa alasan, hal itu untuk menunjukkan komitmen serius Jokowi dalam memberantas korupsi.

"Menurut saya, sudah sampai saatnya presiden ikut turun tangan. Bahkan, di mana-mana, di sejarah pemberantasan korupsi tidak ada sejarah pemberantasan yang sepenuhnya digantungkan pada KPK saja, sepenuhnya digantungkan kepada rakyat saja tidak ada, dan presiden jadi orang terdepan tunjukkan komitnya bahwa pemberantasan korupsi jadi prioritas utama," ucapnya.

"Dan kali ini saya kira waktunya kita mendesak presiden agar menujukkan komitmennya dengan lebih jelas," sambung Suwarsono.

Baca juga: WP KPK Kecewa Masukan soal Capim Tak Diakomodasi Pansel

Adapun JAK yang menyatakan sikap terkait proses seleksi KPK di Pukat UGM terdiri dari perwakilan STIH Jentera, perwakilan FH Unair, perwakilan FH Unram, mantan penasihat KPK, MHH PP Muhammadiyah, PUSHAM UII, ICM, IDEA, PIA dan LBH Yogyakarta. (skm/skm)