Direktur Eksekutif Pusat Kajian Anti Korupsi (Pukat) UGM, Hasrul Halili, mengatakan berkumpulnya para pegiat antikorupsi di Pukat UGM untuk menyatakan sikap terkait proses seleksi capim KPK. Mengingat proses seleksi tersebut mendapat kritikan dari masyarakat.
"Kita melihat ada situasi yang kritis terkait seleksi calon pimpinan KPK, pertama sorotan masyarakat terhadap beberapa calon yang diberi catatan serius, dan proses yang berlangsung di dalam pansel dianggap bermasalah," katanya saat jumpa pers di kantor Pukat UGM, Rabu (28/8/2019).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Selain itu, rekam jejak calon pimpinan KPK tidak menjadi pertimbangan penting bagi pansel. Menurut hasil penelusuran rekam jejak yang disampaikan oleh KPK, masih ada beberapa catatan dari 20 calon pimpinan KPK yang lolos.
"Akan tetapi pansel tidak mempertimbangkannya, sehingga masih ada calon dengan banyak catatan yang tetap lolos. KPK perlu terbuka kepada publik mengenai rekam jejak capim KPK. Pansel jika masih punya keraguan terhadap catatan rekam capim dapat mendatangi KPK untuk klarifikasi," katanya.
Karena itu, Presiden Jokowi perlu melakukan evaluasi terhadap kinerja pansel, sebab banyak kritik dan masukan publik tidak dihiraukan. Hal itu untuk membuktikan komitmen memperkuat KPK dengan tidak memilih nama-nama capim yang terindikasi bermasalah.
"Bagaimanapun, hasil kerja pansel menjadi cermin sikap presiden. Tanpa ketegasan dan kepemimpinan presiden, pemberantasan korupsi di Indonesia tidak akan berhasil," ujarnya.
"Karena posisi KPK itu kan unik ya, yang mendukung banyak dan yang kadang terganggu juga banyak. Dengan uniknya posisi itu, posisi KPK jadi posisi political trap atau jebakan politik," katanya.
"Hal itu membuat KPK harus hati-hati karena yang menunggu KPK berbuat salah itu banyak," imbuh Suwarsono.
Karena itu, Suwarsono mendukung agar Jokowi melakukan evaluasi terhadap Pansel KPK. Bukan tanpa alasan, hal itu untuk menunjukkan komitmen serius Jokowi dalam memberantas korupsi.
"Menurut saya, sudah sampai saatnya presiden ikut turun tangan. Bahkan, di mana-mana, di sejarah pemberantasan korupsi tidak ada sejarah pemberantasan yang sepenuhnya digantungkan pada KPK saja, sepenuhnya digantungkan kepada rakyat saja tidak ada, dan presiden jadi orang terdepan tunjukkan komitnya bahwa pemberantasan korupsi jadi prioritas utama," ucapnya.
"Dan kali ini saya kira waktunya kita mendesak presiden agar menujukkan komitmennya dengan lebih jelas," sambung Suwarsono.
Hoegeng Awards 2025
Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini