Seleksi Capim KPK Dikritik, Fadli Zon Minta Jokowi Turun Tangan

Jakarta - Seleksi calon pimpinan (capim) KPK banyak menuai kritik. Wakil Ketua DPR Fadli Zon menilai perlunya Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk turun tangan.

"Ya saya kira kadang-kadang beliau ini mengintervensi apa yang tidak perlu diintervensi, dan tidak mengintervensi apa yang perlu diintervensi gitukan. Seperti pemindahan ibu kota inikan tidak jelas. Harusnya dia prioritaskan Papua, menurut saya ini permasalahan yang serius tetapi kelihatannya enteng dari ucapannya itu mengentengkan padahal urusan Papua ini urusan serius. Begitu juga ya lain," kata Fadli di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (28/8/2019).

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Menurut Fadli, Jokowi bisa turun tangan dengan memberikan pandangan terkait seleksi capim KPK ini. Mengingat banyak pihak yang mengkritik kandidat yang terpilih karena rentan konflik kepentingan.

"Ya paling tidak presiden harus mendengarkan aspirasi dari masyarakat dong. Presiden juga bisa menyampaikan pandangannya. Dan itu saya kira mempengaruhi, itu diranah eksekutif," ujarnya.

Fadli mengatakan ada satu tendensi dari seleksi capim KPK ini. Salah satunya, kata dia, kurangnya akses bagi masyarakat umum untuk mendaftar.

"Ya memang sejak awal kita melihat ada satu tendensi kurangnya akses untuk banyak orang masuk dan dipilih jadi kandidat. Jadi itu kita denger juga dari masyarakat dan kita berharap yang duduk memiliki track record yang baik, berintegritas, dan punya komitmen untuk melakukan pencegahan dan penindakan terhadap tindak pidana korupsi," tutur Fadli.

Diberitakan sebelumnya, kritik terhadap Pansel Capim KPK datang dari Koalisi Masyarakat Sipil. Mereka menyebut tiga anggota pansel yakni Indriyanto Seno Adji, Hendardi, dan Yenti Garnasih, yang diduga terjebak konflik kepentingan.

Koalisi Masyarakat Sipil pun menyurati Jokowi untuk meminta nama-nama Pansel Capim KPK yang diduga memiliki konflik kepentingan dievaluasi. Surat tersebut dikirimkan pada hari Senin (26/8).

"Akan dikirim hari Senin soal surat bahwa Jokowi harus mengambil langkah untuk mengevaluasi, mempertimbangkan sangat soal adanya indikasi konflik kepentingan. Karena itu harus mengganti anggota pansel yang bersangkutan," kata Ketua YLBHI yang tergabung dalam Koalisi Masyarakat Sipil, Asfinawati di LBH Jakarta, Jl Pangeran Diponegoro, Jakarta Pusat, Minggu (25/8).

Istana sendiri sudah memberikan tanggapan terkait ini. Pihak Istana menegaskan Jokowi tidak bisa ikut campur urusan seleksi capim KPK.

"Saya nggak boleh campuri, itu otoritasnya panitia seleksi. Nggak boleh," ujar Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, Selasa (27/8/2019).