PKB Surabaya Tegaskan Tidak Intervensi Bawaslu Soal Hitung Ulang

Surabaya - Bawaslu Kota Surabaya mengeluarkan rekomendasi baru yakni penghitungan suara ulang di beberapa TPS di Surabaya yang ditemui kecurangan. Sejumlah pihak menyebut rekomendasi itu muncul karena adanya intervensi dari beberapa partai politik.

Sebelumnya, beberapa parpol sempat mengirim surat tuntutan ke Bawaslu Surabaya untuk melakukan penghitungan suara ulang. Hal ini karena ditemukan sejumlah pelanggaran. Seperti penggelembungan suara hingga perbedaan data hasil penghitungan rekapitulasi suara sah.

Salah satu parpol yang menuntut yakni PKB. Ketua DPC PKB Surabaya Musyafak Rouf mengakui pihaknya menemukan beberapa pelanggaran dan melakukan tuntutan penghitungan suara ulang ke Bawaslu.

Namun terkait keputusan Bawaslu, Musyafak menegaskan hal tersebut murni karena adanya pelanggaran. Bukan karena tekanan dari parpol.

Baca juga: Geruduk KPU Surabaya, Massa Ratu Adil Tuntut Penghitungan Ulang Pileg

"Saya kira Bawaslu itu perintah dari undang-undang menjalankan undang-undang. Bukan karena ada tekanan dari partai-partai. Kalau partai itu bagian dari ada bukti awal dari Bawaslu akhirnya melakukan rekomendasi," kata Musyafak kepada detikcom di Surabaya, Senin (22/4/2019).

Musyafak juga percaya Bawaslu Kota Surabaya sebenarnya sudah mengantongi bukti. Karena memang ada beberapa TPS yang ketahuan melakukan penggelembungan suara.

"Saya kira Bawaslu tidak segampang itu, Bawaslu punya data tersendiri karena masing-masing TPS mesti ada," lanjutnya.

Baca juga: KPU Ponorogo Gelar Coblosan Ulang, Penghitungan Suara Tak Berpengaruh

Sementara saat ditanya TPS mana saja, Musyafak mengatakan pihaknya tak bisa menyebutkan satu per satu karena banyak sekali. Jika dipresentasikan ada 32% TPS yang ditemukan kecurangan.

"Tuntutannya kan karena banyak penggelembungan suara dan banyak kelebihan pemilik di beberapa TPS, satu-satunya bisa diketahui kalau itu dibuka dan dihitung ulang. Di penghitungan C1, ndak bisa sebutin lah satu-satu. Pokoknya di 32% dari TPS di Surabaya, Bukti kami sudah lengkap di kantor," pungkasnya.

Dalam berita sebelumnya, Ketua DPC PDIP Surabaya Whisnu Sakti Buana mengatakan, penghitungan ulang yang direkomendasikan Bawaslu membuat pihaknya curiga. PDIP curiga niat Bawaslu sudah tidak murni melainkan adanya arahan dari pihak-pihak lain.

"Sikap dan surat Bawaslu semakin menambah kecurigaan yang santer berembus di Surabaya bahwa sejak lama di antara personel Bawaslu punya koneksi dengan caleg-caleg tertentu. Bahkan, terjadi pergunjingan dan berhembus isu luas, bahwa koneksitas bahkan telah berakar hingga pengawas-pengawas TPS," katanya. (sun/iwd)