Pesan Lulung ke Anggota DPRD DKI: Jangan Merokok di Gedung!

Jakarta - Wakil Ketua DPRD DKI nonaktif Abraham Lunggana (Lulung) telah mengembalikan fasilitas dinas usai terpilih jadi caleg melalui PAN. Terhadap anggota DPRD DKI lain, Lulung berpesan agar tidak ada lagi anggota dewan yang merokok.

"Harus ditingkatkan kedisiplinan. Jangan merokok di sini. Kita yang membuat perda, tapi kita merokok," kata Lulung di DPRD DKI, Jalan Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Jumat (21/9/2018).

Baca juga: Tak Ada Smoking Room di DPRD DKI, Pemprov DKI: Belum Ada yang Usul

Lulung berharap anggota dewan malu kepada rakyat karena melanggar aturan yang dibuatnya sendiri. Lulung sendiri mengaku tidak pernah merokok dalam kesehariannya.

"Jadi saya ingatkan teman-teman di DPRD jangan merokok lah ya, malulah sama rakyat. Karena saya nggak merokok memang kebetulan," jelas Lulung.

Baca juga: Sandi Sebut Ruang Transit Bau Rokok, DPRD DKI: Tak Ada Smoking Room

Sebelumnya, mantan Wagub DKI Sandiaga Uno juga pernah menyinggung kebiasaan anggota dewan yang suka merokok di gedung DPRD DKI. Bau rokok sering tercium di ruang transit VIP.

"Saya akan kehilangan makanan enak di situ dan selalu tercium aroma rokok...Walaupun Perdanya diciptakan di ruangan ini juga," kata Sandiaga saat sidang paripurna pemberhentian dirinya.

Baca juga: Satpol PP DKI Siap Sidak Anggota Dewan yang Merokok

Sementara itu, Sekretaris Dewan Muhammad Yuliardi mengatakan gedung DPRD DKI tidak dirancang untuk merokok. Rancangan gedung tersebut juga sudah disepakati oleh anggota dewan.

"Kan sekarang semua pakai AC. Harapannya memang nggak ada yang merokok," kata Yuliardi, Selasa (28/8).

Dalam Pergub Nomor 88 Tahun 2010 disebutkan kawasan dilarang merokok adalah ruangan atau area yang dinyatakan sebagai tempat atau area dilarangnya kegiatan merokok sesuai yang diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2005 tentang Pengendalian Pencemaran Udara yaitu tempat umum, tempat pelayanan kesehatan, tempat belajar mengajar, tempat ibadah, tempat bekerja, arena kegiatan anak-anak dan angkutan umum. Tempat bekerja yang dimaksud yakni ruang tertutup yang bergerak atau tetap dimana tenaga kerja melakukan kegiatan baik itu bekerja atau aktivitas lain yang berkaitan dehgan pekerjaannya termasuk diantaranya adalah kawasan pabrik, gudang tempat penyimpanan barang atau hasil produksi, perkantoran, ruang rapat, ruang sidang/seminar dan sejenisnya.

Baca juga: Catat! Kawasan Balai Kota DKI Bebas Asap Rokok

Pada tahun 2012 silam Mahkamah Konstitusi (MK) sudah final soal aturan ruang merokok. Peraturan tersebut mengacu pada Surat Keputusan Bersama (SPB) 2 Menteri dan Peraturan Daerah.

Ketika itu, MK menguji penjelasan pasal 115 ayat 1 UU Kesehatan. Isinya berbunyi "Khusus bagi tempat kerja, tempat umum, dan tempat lainnya 'dapat' menyediakan tempat khusus untuk merokok". MK lalu menghapus kata 'dapat' dalam penjelasan pasal 115 ayat (1) UU No 36/2009 tentang Kesehatan tersebut. Sehingga kini bunyi penjelasan pasal tersebut yaitu "Khusus bagi tempat kerja, tempat umum, dan tempat lainnya menyediakan tempat khusus untuk merokok". (fdu/jbr)