Gegernya Warga Asli Jarak-Dolly dan Warga Eks Lokalisasi di Surabaya

Surabaya - Jarak-Dolly kembali bergejolak. Warga asli Jarak-Dolly menolak aksi yang dilakukan Front Pekerja Lokalisasi (FPL) dan Komunitas Pemuda Independent (Kopi). Kedua komunitas ini mengaku warga eks Lokalisasi Dolly dan menuntut kesejahteraan sebesar Rp 270 miliar kepada Pemkot Surabaya akibat ditutupnya lokalisasi tersebut.

Warga asli Jarak-Dolly yang tergabung dalam Forum Komunikasi Warga Jarak-Dolly (Forkaji) menggelar aksi di depan Pengadilan Negeri Surabaya, Jalan Arjuno, Jumat (31/8/2018).

Tak hanya itu, warga juga menuntut tidak ada lagi prostitusi berkedok rumah-rumah musik.

Baca juga: Ibu-ibu Warga Dolly Tolak Daerahnya Kembali Jadi Lokalisasi

Penolakan ini bukan tanpa alasan. Warga khawatir bila lokalisasi dihidupkan kembali maka warga, baik orang dewasa maupun anak-anak akan malu menyandang kampungnya sebagai tempat prostitusi.

"Dulu anak-anak takut menyebutkan daerah asalnya dari Putat. Tapi kini mereka mulai berani menyebut daerahnya," kata Ketua RT 5 RW 3 Putat Jaya, Nirwono Supriyadi kepada detikcom.

Bahkan ada warganya yang rela berangkat dan pulang kerja turun di daerah lain saat naik angkot, karena khawatir jika dianggap pelanggan lokalisasi.

"Stigma itu otomatis tersandang dengan sendirinya. Nah jika sudah berubah seperti sekarang lalu dikembalikan lagi menjadi prostitusi, bagaimana psikologis mereka, yang jelas mereka kembali malu," tambahnya.

Baca juga: Warga Dolly Tak Mau Lokalisasi Dihidupkan Lagi, Ini Alasannya

Warga pun meyakini jika dua komunitas yang menyebut dirinya Front Pekerja Lokalisasi (FPL) dan Komunitas Pemuda Independent (Kopi) bukan warga asli Jarak-Dolly.

"Mereka adalah bukan warga Jarak dan Dolly, kalau ditanyai KTP mereka tidak bisa menjawab. Hanya sebagian saja yang ber-KTP Surabaya. Namun bukan warga terdampak eks-lokalisasi," kata Nirwono.

Baca juga: Penggugat Pemkot Surabaya Rp 270 Miliar Bukan Warga Asli Dolly

Saat beraksi, warga juga membawa sejumlah produk hasil usaha warga yang telah dibina oleh Pemkot, termasuk sayuran. Ini untuk membuktikan bahwa perekonomian warga asli Jarak-Dolly sudah menggeliat meski tanpa adanya lokalisasi.

"Kemana kalian waktu pemkot memberikan pelatihan usaha dulu. Tidak ada yang instan di dunia ini, semua butuh proses untuk berhasil seperti sekarang," seru Atik, salah satu warga Dolly-Jarak di depan PN Jalan Arjuno.

Baca juga: Wow, Batik Buatan UKM Dolly Dilirik Desainer Oscar Lawalata

Bahkan Atik menjelaskan, sudah banyak UKM yang berdiri di bekas lokalisasi tersebut, bahkan saat ini mereka kekurangan karyawan.

"UKM Mampu Jaya yang ada di bekas Wisma Barbara membutuhkan karyawan untuk membuat sandal. Kemana kalian, kenapa tidak kerja saja," tambahnya.

Atik yang juga pemilik UKM Mampu Jaya mengaku lebih nyaman dengan kondisinya sekarang, apalagi ia bisa mengajak warga lain untuk bekerja. "Kami pun mulai berani mengatakan tinggal di Dolly, karena kondisi kami sudah berubah," katanya.

Baca juga: UKM Sepatu dan Sandal di Dolly Sukses, Begini Suka Duka Pemilik

Warga mengklaim sudah banyak pelatihan yang diberikan kepada warga Jarak-Dolly oleh Pemkot Surabaya, di antaranya pelatihan membatik, membuat sandal hotel, tempe, samiler, sirup, hingga sambal rujak.

Menimpali Atik, Nirwono berharap PN Surabaya menolak class action yang mengatasnamakan warga eks lokalisasi tersebut.

"Kami yakin ditolak. Seandainya diterima maka akan berdampak negatif bagi warga di sekitar prostitusi. Jarak-Dolly adalalah barometer prostitusi, jika diterima maka prostitusi di Jawa Timur akan melakukan hal yang sama," tegasnya.



Tonton juga 'Kawasan Dolly Sudah Move On dari Prostitusi':

[Gambas:Video 20detik]

(lll/lll)