Bombardir Pasukan Rezim Suriah di Aleppo Mengarah ke Kejahatan Perang

Jenewa - Badan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) menyebut pasukan pemerintah Suriah dan sekutunya disinyalir melanggar hukum internasional dan mungkin melakukan kejahatan perang di Aleppo, Suriah. Hal ini terkait serangan terhadap warga sipil di Aleppo yang berharap segera dievakuasi.

"Pemerintah Suriah memiliki tanggung jawab jelas untuk menjamin keselamatan rakyatnya, dan dengan jelas telah gagal melakukannya," ujar Komisioner Tinggi HAM PBB, Zeid Ra'ad al Hussein, dalam pernyataannya seperti dilansir Reuters, Kamis (15/12/2016).

Foto: REUTERS/Abdalrhman Ismail Warga Aleppo mengungsi ke tempat yang lebih aman

"Pemerintah Suriah juga berkewajiban sesuai hukum internasional untuk memberikan bantuan medis bagi seluruh korban luka-luka dan sakit -- warga sipil dan petempur sama saja," imbuh Hussein.

Kepala HAM PBB itu menambahkan, dirinya terkejut mengetahui kesepakatan untuk mengevakuasi ribuan warga sipil dari Aleppo bagian timur batal terwujud. Menurut Hussein, hal itu luar biasa kejam karena sama saja seperti harapan untuk bisa selamat direnggut begitu saja dari warga sipil di Aleppo.

Baca juga: Turki dan Rusia Sepakat Evakuasi Segera Warga Sipil dari Aleppo

Rencana evakuasi warga sipil di distrik-distrik yang dikuasai pemberontak, diumumkan pada Selasa (13/12) malam waktu setempat. Namun pada praktiknya, rencana itu gagal dilaksanakan.

Kegagalan itu terjadi setelah pada Rabu (14/12), Iran yang merupakan salah satu sekutu rezim Presiden Bashar al-Assad memberlakukan syarat baru soal evakuasi dua desa Syiah lainnya.

Foto: REUTERS/Omar Sanadiki Pasukan pemerintah Suriah berdiri di atas tank yang hancur dalam pertempuran di Aleppo

Kesepakatan gencatan senjata antara pasukan Suriah dengan pemberontak yang tengah berlangsung bersamaan dengan rencana evakuasi warga sipil itu juga ikut dilanggar, setelah pertempuran di Aleppo kembali pecah pada Rabu (14/12) waktu setempat.

"Sementara alasan rusaknya kesepakatan gencatan senjata masih dipermasalahkan, dimulainya kembali pengeboman besar-besaran oleh pasukan pemerintah Suriah dan sekutu-sekutu mereka di area yang dipenuhi warga sipil hampir pasti merupakan pelanggaran hukum internasional dan kemungkinan besar mengarah pada kejahatan perang," terang Zeid.

Baca juga: PBB: Pemberontak Jadikan Warga Sipil Aleppo sebagai Tameng Hidup

"Kesepakatan sudah dicapai, bus-bus telah ditempatkan di lokasi, rombongan pertama siap diberangkatkan dan kemudian dilaporkan dihalangi oleh milisi pro-pemerintah (Suriah). Ini sungguh tidak bisa dibenarkan," tandasnya.

(nvc/ita)