Hakim Mahkamah Konstitusi (MK) menyindir peserta sidang yang telat hadir ke persidangan sengketa Pileg 2024. Dia menyebut peserta yang telat mengganggu persidangan dan mengatakan bakal menyuruh peserta yang telat untuk push up.
Momen itu terjadi saat kuasa hukum pemohon dengan perkara bernomor 78-01-04-34/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024, Alberthus, membacakan pokok permohonan. Tiba-tiba, terdengar suara seseorang yang meminta izin kepada Majelis Hakim.
"Berikut Kuasa untuk nomor 78," kata Hakim Saldi mengawali pembicaraan, di sidang PHPU Pileg Gedung MK, Jakarta Pusat, Jumat (3/5/2024).
"Mohon izin, Yang Mulia," ujar seseorang dalam ruang sidang.
"Siapa yang minta mohon izin tadi?" ujar Saldi.
Kuasa Hukum perkara bernomor 117 meminta izin untuk memasuki persidangan karena telat. Saldi memberi peringatan agar peserta sidang tidak telat lagi.
"Mohon izin Yang Mulia, Kuasa Hukum 117 Yang Mulia, mohon maaf terlambat Yang Mulia," katanya.
"Ya, nanti nggak boleh lagi terlambat ya," ungkap Saldi.
Sambil bercanda, Saldi mengatakan peserta sidang yang push up akan diminta melakukan push up.
"Ini kalau terlambat terus susah kita ini, nanti disetrap pakai apa, pakai push up," ujar Saldi.
Kuasa Hukum perkara bernomor 78 kembali melanjutkan permohonannya. Dia mengklaim ada perpindahan suara dari Caleg Golkar di DPRD Provinsi Papua Barat Daya, Dapil Papua Barat Daya VI ke Caleg Perindo.
"Perolehan suara menurut pemohon Partai Golkar 11.982 minus 11. Kemudian Partai Perindo menurut termohon (KPU) 4.791, menurut pemohon 3.989 bertambah 772," kata Alberthus.
"Bahwa selisih suara sebagaimana tabel di atas disebabkan karena termohon selaku penyelenggara Pemilu dengan sengaja menambah perolehan suara partai Perindo sebanyak 772 suara pada 2 distrik, yaitu distrik Weriagar dan distrik Farurwar," ujarnya.
(dwr/haf)