Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menanggapi secara berbeda sorotan Bawaslu terkait deklarasi Koalisi Perubahan untuk Persatuan (KPP). PKS menganggap itu memang tugas Bawaslu mengawasi proses Pemilu.
"Nggak apa-apa. Tugas bawaslu memang mengawasi proses pelaksanaan tahapan pemilu. Kalau kajiannya tentang deklarasi KPP sudah selesai silakan disampaikan ke publik," kata juru bicara PKS Ahmad Mabruri saat dihubungi, Minggu (26/3/2023).
Mabruri menyebut PKS juga santai dengan fakta bahwa Bawaslu hanya menyoroti Koalisi Pro Anies. Dia berkelakar Bawaslu mungkin sedang sibuk mengawasi yang lain ketika koalisi lainnya melakukan deklarasi.
"Santai saja. Mungkin waktu deklarasi koalisi lain, Bawaslu nya lagi mengawasi yang lain," ucapnya.
Selain itu, dia juga meminta agar semua pihak husnuzhon dengan Bawaslu. Terlebih, kata dia, saat ini sedang bulan Ramadan.
"Ramadan harus banyak husnuzhon, biar banyak pahala," ujar dia.
NasDem Tuding Bawaslu Diskriminatif
Bawaslu mengkaji dugaan pelanggaran deklarasi Koalisi Perubahan untuk Persatuan yang mengusung bakal capres 2024 Anies Baswedan. Partai NasDem menilai pernyataan Bawaslu tersebut diskriminatif.
"Terlalu diskriminatif," kata Waketum Partai NasDem Ahmad Ali kepada wartawan, Sabtu (25/3).
NasDem membandingkan ketika Koalisi Indonesia Bersatu (KIB) dan Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya (KKIR) deklarasi tak ada pernyataan Bawaslu soal mengkaji dugaan pelanggaran.
"Ketika deklarasi KIB, tidak ada pernyataan itu, Gerindra dengan PKB, tidak ada pernyataan itu, ya kan? Ketika ada pengumuman koalisi pendukung Anies ada pernyataan. Itu namanya diskriminatif," ujar Ali.
Oleh sebab itu, NasDem heran dengan sikap Bawaslu. NasDem mempertanyakan aturan apa yang dilanggar oleh Koalisi Perubahan saat deklarasi.
"Kalau mau buat suatu pelanggaran, buat aturannya dulu dilanggar. Bentuk aturan untuk dilanggar, kalau nggak ada aturannya apa yang dilanggar?" imbuhnya.
Simak juga Video 'Presiden PKS Bicara Peluang Duet Anies-Sandi di Pilpres 2024':
(maa/imk)