.webp)
Deklarasi piagam Koalisi Perubahan untuk Persatuan (KPP) yang mengusung bakal capres 2024 Anies Baswedan berbuntut panjang. Pengawas proses pemilihan, Bawaslu mengkaji dugaan pelanggaran dari deklarasi partai koalisi pro Anies.
Tiga partai politik peserta Pemilu 2024 mendeklarasikan dukungan terhadap mantan Anies Baswedan sebagai capres 2024, Jumat (24/3). Tiga partai itu yakni Partai NasDem, Partai Demokrat, dan PKS.
"Yang pertama membentuk koalisi dengan nama Koalisi Perubahan untuk Persatuan," kata Sekjen Partai Demokrat Teuku Riefky saat jumpa pers di Sekretariat Perubahan, Kebayoran Baru, Jaksel.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Terdapat enam poin dalam piagam deklarasi Koalisi Perubahan yang ditandatangani Ketum NasDem Surya Paloh, Ketum Demokrat AHY dan Presiden PKS Ahmad Syaikhu. Surya Paloh tanda tangan pada 1 Maret, AHY 2 Maret, terakhir Syaikhu tanggal 22 Maret.
6 poin piagam Koalisi Perubahan untuk Persatuan:
1. Membentuk koalisi dengan nama Koalisi Perubahan untuk Persatuan
2. Mengusung Anies Baswedan sebagai calon presiden 2024-2029
3. Memberi mandat kepada calon presiden untuk memilih calon pasangannya
4. Memberikan keleluasaan kepada calon presiden untuk berkomunikasi dengan partai politik lainnya dalam rangka memperluas basis dukungan
5. Membentuk sekretariat yang merupakan kelanjutan dari tim persiapan atau tim kecil
6. Pada waktunya mengumumkan pasangan calon presiden dan calon wakil presiden
 Koalisi Perubahan sepakati piagam koalisi. (20Detik) |
Di sisi lain, Bawaslu akan mengkaji ada tidaknya pelanggaran terkait kegiatan deklarasi oleh tiga partai itu. Pelanggaran yang dikaji ada perihal administratif.
"Kami akan mempelajari itu ya, mengkaji itu apakah itu termasuk pelanggaran atau tidak," kata anggota Bawaslu Totok Hariyono di Grand Sahid Jaya, Jakarta Pusat, Sabtu (25/3).
Totok mengatakan Bawaslu perlu melakukan kajian lebih dulu untuk mengetahui ada atau tidaknya pelanggaran dalam suatu kegiatan. Setelah itu, barulah Bawaslu dapat memutuskannya.
"Karena Bawaslu ada kajian awal sebelum kami memutuskan, apa itu melakukan pelanggaran administrasi atau tidak," tuturnya.
Saksikan juga Sosok Minggu ini: A.R. Tanjung Si Pelukis Poster Film Panas
Simak Video: Bawaslu Optimistis Pilpres 2024 Tak Ada Politik Identitas Pemecah Belah
