Anggota Komisi II DPR Fraksi PAN Guspardi Gaus menyinggung money politics atau politik uang saat rapat dengar pendapat bersama Bawaslu RI. Guspardi menyoroti uang transport tim sukses yang dianggap sebagai money politics.
"Kita berharap pemilu berjalan jurdil, jujur adil demokratis dan menghindari segala sesuatu yang bertentangan dengan UU, tidak boleh money politics dan lain sebagainya," kata Guspardi saat rapat dengan Bawaslu di gedung DPR/MPR, Jakarta, Selasa (15/11/2022).
Guspardi lalu menyampaikan persoalan uang transport tim sukses calon legislatif atau caleg. Dia menyebut uang transport kerap disamakan dengan money politics.
"Tadi kawan-kawan sudah mengungkapkan ilustrasi, saya juga harus sampaikan ilustrasi, kami mengundang tim-tim sukses kami, tim sukses pasti harus dibayar uang transport, pakai list, lalu ini dikatakan money politics," ujarnya.
Dia meminta Bawaslu membedakan antara money politics dan uang transport yang dimaksud. Menurutnya, uang transport merupakan tanggung jawab dan tugas dari peserta pemilu.
"Jadi inti yang saya ingin sampaikanmo adalah perlu dibedakan mana yang money politics dan mana yang merupakan tugas dan tanggung jawab dari peserta pemilu, dan kami adalah memang bukan peserta pemilu, peserta pemilu adalah parpol tapi yang jalankan adalah para caleg di bawah. Ini perlu penegasan yang tegas," tegasnya.
Lebih lanjut, Guspardi menyampaikan money politics yang harusnya dikejar oleh Bawaslu yakni serangan fajar.
"Soal money politics ketika hari H, misalkan serangan fajar, saya setuju harus ditindak, itu yang perlu ketegasan karena hampir setiap saat kegiatan-kegiatan semacam itu menimbulkan dinamika yang kurang elok. Padahal tujuan keberadaan Bawaslu adalah bagaimana netralitas dari berbagai hal sebagaimana diatur ini perlu menjadi perhatian," ujar dia.
Bawaslu belum memberi jawaban soal ini. Rapat dengar pendapat juga masih berlangsung.
(maa/gbr)