.webp)
Waketum PAN Eddy Soeparno mengatakan akan melakukan pengkajian di lingkup internal partai terkait usulan dari Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar atau Cak Imin agar gubernur dipilih oleh pemerintah pusat dan bupati dipilih oleh DPRD. Eddy menilai mengubah sistem pilkada tak menjadi jaminan money politics hilang.
"Kita telah melakukan kajian bahkan sebelum usulan tersebut muncul, kita telah melakukan kajian di internal PAN, terkait pemilihan kepala daerah yang dilakukan secara tidak langsung atau melalui DPRD," kata Eddy kepada wartawan, Jumat (25/7/2025).
"Sekarang juga pendalaman terhadap usulan atau wacana untuk pemilihan, atau penunjukan gubernur langsung oleh pemerintah pusat kami lakukan kajiannya," sambungnya.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Eddy menilai saat ini yang terpenting ialah cara memperbaiki kualitas demokrasi. Salah satunya, kata dia, dengan menghilangkan perilaku money politics.
"Kalau kita ingin memberantas money politics, kita juga melakukannya melalui penegakan hukum yang ketat dan konsekuen, termasuk juga memberikan pendidikan politik kepada masyarakat," ujarnya.
Menurutnya, memberantas money politics tak selalu dengan mengubah sistem pilkada. Namun, juga bisa dilakukan dengan sosialisasi dan penegakan hukum yang lebih ketat.
"Jadi tidak melulu kita harus merubah sistem pemilu pilkada-nya, tetapi berbagai usulan tersebut tentu kami lakukan kajian di internal," ujar dia.
"Pada akhirnya kami juga akan membahas dengan partai-partai koalisi pendukung Pak Prabowo untuk mencapai konsensus apa sistem dan model yang terbaik, yang kemudian bisa kita berikan kepada masyarakat," lanjutnya.
Saat ditanya mengenai potensi berkurangnya money politics dengan penunjukan langsung, Eddy menilai hal itu tak dapat dijamin. Sebaliknya, kata dia, pendidikan kepada masyarakat dan pejabat publik terkait money politics perlu untuk digencarkan.
"Saya kira tidak ada jaminan bahwa perubahan sistem atau model pelaksanaan pilkada akan mengurangi dampak dari money politics," tuturnya.
"Penegakan hukum yang tegas dan konsekuen bagi yang memberi maupun yang menerima. Sehingga mereka ada efek jera untuk tidak menerima dan memberikan iming-iming atau hadiah terkait dengan upaya pemilihan pejabat publik tertentu," imbuhnya.
Sebelumnya, Cak Imin menanggapi terkait ide pemilihan kepala daerah. Cak Imin mengatakan ada dua hal yang menjadi kesimpulan PKB dalam pengkajian ulang pemilihan kepala daerah secara langsung.
"Jadi sebetulnya hasil pertemuan NU di beberapa kali munas, musyawarah nasional memerintahkan kepada PKB untuk mengkaji ulang pemilihan kepala daerah secara langsung. Satu, kesimpulannya seluruh kepala daerah habis biaya mahal untuk menjadi kepala daerah, yang kadang-kadang tidak rasional. Yang kedua, ujung-ujungnya pemerintah daerah juga bergantung kepada pemerintah pusat dalam seluruh aspek, belum bisa mandiri atau apalagi otonom," kata Cak Imin di JCC Senayan, Rabu (23/7).
Cak Imin mengatakan PKB ingin ada dua pola dalam pemilihan kepala daerah. Kedua pola itu adalah gubernur dipilih oleh pemerintah pusat, sedangkan bupati dipilih oleh rakyat melalui DPRD.
"Pola yang pertama gubernur sebagai perwakilan pemerintahan pusat ditunjuk oleh pemerintah pusat. Gubernur, tetapi bupati karena dia bukan perwakilan pemerintah pusat maka bupati dipilih oleh rakyat melalui DPRD," tambahnya.
Tonton juga video "PAN Soal Prabowo Minta Menteri Rapatkan Barisan: Sangat Lazim" di sini:
(amw/lir)
