Pemimpin junta Myanmar, Min Aung Hlaing, dinominasikan sebagai calon wakil presiden (cawapres), demi membuka jalan bagi pemimpin kudeta tersebut untuk menjadi presiden dan melanjutkan pemerintahannya secara sipil.
Seorang mantan kepala intelijen, seperti dilansir AFP, Senin (30/3/2026), telah ditunjuk untuk menggantikan Min Aung Hlaing sebagai panglima militer Myanmar.
Min Aung Hlaing telah memerintah Myanmar sejak tahun 2021, ketika dia memerintahkan kudeta yang menggulingkan pemerintahan sipil Aung San Suu Kyi -- menahan peraih Nobel Perdamaian tersebut, membubarkan partainya, dan memicu perang sipil.
Setelah lima tahun pemerintahan garis keras, Min Aung Hlaing mengawasi pemilu yang sangat dibatasi yang berujung kemenangan telak bagi partai-partai pro-militer pada akhir Januari lalu. Otoritas junta Myanmar juga mengkriminalisasi protes atau kritikan terhadap pemilu.
Lembaga pengawas demokrasi telah sejak lama memperingatkan bahwa pemerintah akan menjadi boneka militer, yang telah memerintah Myanmar selama sebagian besar pasca kemerdekaannya.
"Saya menominasikan Jenderal Senior Min Aung Hlaing sebagai wakil presiden," kata anggota parlemen Myanmar, Kyaw Kyaw Htay, saat berbicara dalam sesi majelis rendah seperti dilaporkan televisi pemerintah.
Tiga wakil presiden akan dipilih, salah satunya akan terpilih sebagai presiden dalam pemungutan suara di parlemen.
(nvc/ita)