.webp)
Pemimpin junta Myanmar, Min Aung Hlaing, dinominasikan sebagai calon wakil presiden (cawapres), demi membuka jalan bagi pemimpin kudeta tersebut untuk menjadi presiden dan melanjutkan pemerintahannya secara sipil.
Seorang mantan kepala intelijen, seperti dilansir AFP, Senin (30/3/2026), telah ditunjuk untuk menggantikan Min Aung Hlaing sebagai panglima militer Myanmar.
Min Aung Hlaing telah memerintah Myanmar sejak tahun 2021, ketika dia memerintahkan kudeta yang menggulingkan pemerintahan sipil Aung San Suu Kyi -- menahan peraih Nobel Perdamaian tersebut, membubarkan partainya, dan memicu perang sipil.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Setelah lima tahun pemerintahan garis keras, Min Aung Hlaing mengawasi pemilu yang sangat dibatasi yang berujung kemenangan telak bagi partai-partai pro-militer pada akhir Januari lalu. Otoritas junta Myanmar juga mengkriminalisasi protes atau kritikan terhadap pemilu.
Lembaga pengawas demokrasi telah sejak lama memperingatkan bahwa pemerintah akan menjadi boneka militer, yang telah memerintah Myanmar selama sebagian besar pasca kemerdekaannya.
"Saya menominasikan Jenderal Senior Min Aung Hlaing sebagai wakil presiden," kata anggota parlemen Myanmar, Kyaw Kyaw Htay, saat berbicara dalam sesi majelis rendah seperti dilaporkan televisi pemerintah.
Tiga wakil presiden akan dipilih, salah satunya akan terpilih sebagai presiden dalam pemungutan suara di parlemen.
Junta Myanmar juga mengangkat panglima militer baru, dengan mantan kepala intelijen dan mantan Komandan Angkatan Darat, Ye Win Oo, menggantikan Min Aung Hlaing. Menurut laporan beberapa media lokal Myanmar, Yee Win Oo dipromosikan ke posisi puncak militer dalam seremoni di ibu kota Naypyitaw.
Militer Myanmar telah lama menampilkan diri sebagai satu-satunya kekuatan yang melindungi negara yang bergejolak itu dari perpecahan dan kehancuran.
Para jenderal militer Myanmar melonggarkan cengkeraman mereka selama satu dekade jeda demokrasi yang dimulai tahun 2011, yang memungkinkan Suu Kyi untuk naik menjadi pemimpin sipil dan memimpin periode reformasi saat negara itu membuka diri dari sejarahnya yang tertutup.
Setelah Suu Kyi mengalahkan Partai Persatuan Solidaritas dan Pembangunan (USDP) yang pro-militer dengan kemenangan telak dalam pemilu tahun 2020, Min Aung Hlaing merebut kekuasaan karena, menurut para analis, dia khawatir dengan pengaruh militer yang semakin melemah.
Sekarang USDP, yang beranggotakan banyak pensiunan perwira militer, telah mengakar di parlemen setelah memenangkan 80 persen kursi dewan, dan diperkirakan pemerintahan baru akan berjalan seiring dengan militer.
Namun demikian, Min Aung Hlaing harus mengelola transisi yang rumit saat dia menyerahkan kendali militer yang sangat berkuasa kepada Ye Win Oo saat dia beralih ke peran sipil.
Lihat juga Video: Junta Militer Myanmar Tolak Gencatan Senjata Meski Korban Gempa Meningkat
