Lebih dari 200 tahanan politik di Venezuela melakukan aksi mogok makan massal pada Minggu (22/2) waktu setempat. Mogok makan ini dimaksudkan untuk menuntut pembebasan mereka di bawah undang-undang amnesti terbaru, yang mengecualikan banyak dari mereka.
Para tahanan politik yang mendekam di penjara Rodeo I, yang berjarak 40 kilometer di sebelah timur ibu kota Caracas, seperti dilansir AFP, Senin (23/2/2026), melontarkan teriakan-teriakan dari dalam sel tahanan mereka sebagai bagian dari protes tersebut.
Menurut salah satu jurnalis AFP yang ada di lokasi, para tahanan itu meneriakkan "Kebebasan!", "Bebaskan kami semua", dan "Rodeo I beraksi" dalam aksi protes mereka, yang terdengar hingga ke luar fasilitas penahanan tersebut.
Undang-undang amnesti baru itu disetujui oleh kongres Venezuela pada Kamis (19/2) waktu setempat, sebagai bagian dari gelombang reformasi yang didorong oleh Amerika Serikat (AS) setelah menggulingkan dan menahan mantan Presiden Nicolas Maduro dalam operasi pada 3 Januari lalu.
Aksi mogok makan massal itu dimulai pada Jumat (20/2) malam, setelah para tahanan mengeluhkan mereka tidak mendapat manfaat dari undang-undang baru tersebut karena aturan hukum itu mengecualikan kasus-kasus yang melibatkan militer, yang merupakan kasus paling umum di fasilitas penahanan tersebut.
"Sekitar 214 orang secara total, termasuk warga Venezuela dan warga negara asing, sedang melakukan mogok makan," kata Yalitza Garcia, ibu mertua dari salah satu tahanan bernama Nahuel Agustin Gallo.
Gallo yang seorang polisi asal Argentina, dituduh terlibat terorisme -- jenis kasus lainnya yang dikecualikan oleh undang-undang baru tersebut.
"Mereka memutuskan pada Jumat (20/2) untuk melakukan mogok makan karena cakupan undang-undang amnesti, yang mengecualikan banyak dari mereka," ucap Shakira Ibarreto, putri seorang polisi yang ditangkap tahun 2024 lalu.
(nvc/ita)