Sengketa lama di Laut Aegea antara Turki dan Yunani ternyata belum tuntas. Situasi ini menambah daftar negara yang saling konflik.
Dilansir Deutsche Welle, Rabu (4/2/2026), kedua negara kabarnya ingin kembali berbicara. Dewan Kerja Sama Tingkat Tinggi Yunani-Turki dijadwalkan bersidang di Ankara mulai Senin (9/2) depan.
Jika tak ada perubahan, Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan dan Perdana Menteri Yunani Kyriakos Mitsotakis akan duduk satu meja. Hal itu membuka kemungkinan keduanya menggelar pertemuan khusus di hari lain.
Dewan kerja sama itu dibentuk pada 2010. Hal itu menyusul periode panjang ketegangan di Mediterania Timur.
Namun, catatan prestasi dewan itu tipis. Dewan itu lebih berfungsi sebagai wadah 'agenda positif' di antara dua anggota NATO tersebut, terutama di sektor ekonomi dan pariwisata.
Sejauh ini, dewan itu baru lima kali bersidang. Pertemuan terakhir berlangsung Desember 2023 di Athena dan perbedaan tafsir antara kedua negara tetap tajam.
"Turki mengajukan tuntutan sepihak dan klaim teritorial yang tak memiliki dasar hukum dan tak layak diperdebatkan," kata Direktur Riset Institut Hubungan Internasional Athena, Konstantinos Filis.
Ilmuwan politik Universitas Teknik Yildiz Turki, Fuat Aksu, menyebut 'Yunani berharap Turki memenuhi tuntutan dan membuat konsesi'. Situasi juga tidak banyak berubah di Laut Aegea.
Bahkan, satu sumber gesekan baru muncul. Pada Kamis (29/1) lalu, Turki mengeluarkan peringatan melalui sistem Navtex yang merupakan mekanisme standar keselamatan pelayaran-tentang risiko keamanan dan aktivitas militer Yunani. Peringatan serupa memang pernah terjadi sebelumnya.
Peringatan Turki merupakan aksi unjuk otoritas. Sejak lama, kedua negara berseteru soal siapa berwenang dalam urusan keamanan di Aegea. Yunani menilai langkah itu sebagai upaya melawan hukum untuk memperluas wilayah kedaulatan.
"Provokasi baru Turki," tulis media mingguan Yunani, To Vima.
(haf/haf)