Turki dan Yunani, Kembalinya Sengketa Lama di Laut Aegea

Konon mereka ingin kembali berbicara—dan kali ini di tingkat tertinggi. Mulai Senin (9/2) depan, Dewan Kerja Sama Tingkat Tinggi Yunani–Turki dijadwalkan bersidang di ibu kota Ankara. Jika tak ada aral, Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan dan Perdana Menteri Yunani Kyriakos Mitsotakis akan duduk satu meja. Tak tertutup kemungkinan, keduanya menggelar pertemuan khusus di hari lain.

Dewan itu dibentuk pada 2010, menyusul periode panjang ketegangan di Mediterania Timur. Namun catatan prestasinya tipis. Fungsinya lebih sebagai wadah "agenda positif" di antara dua anggota NATO—terutama di sektor ekonomi dan pariwisata. Sejauh ini, dewan itu baru lima kali bersidang. Pertemuan terakhir berlangsung Desember 2023 di Athena.

Perbedaan tafsir tetap tajam. "Turki mengajukan tuntutan sepihak dan klaim teritorial yang tak memiliki dasar hukum dan tak layak diperdebatkan," kata Konstantinos Filis, Direktur Riset Institut Hubungan Internasional Athena, kepada Deutsche Welle. Dari Istanbul, Fuat Aksu, ilmuwan politik Universitas Teknik Yildiz, menukas: "Yunani berharap Turki memenuhi tuntutan dan membuat konsesi."

NAVTEX, babak baru ketegangan

Situasi tidak banyak berubah di Laut Aegea. Bahkan, satu sumber gesekan baru muncul. Kamis (29/1) lalu, Turki mengeluarkan peringatan melalui sistem Navtex—mekanisme standar keselamatan pelayaran—tentang risiko keamanan dan aktivitas militer Yunani. Peringatan serupa memang pernah terjadi sebelumnya.

Peringatan Turki merupakan aksi unjuk otoritas. Sejak lama kedua negara berseteru soal siapa berwenang dalam urusan keamanan di Aegea.

Athena menilai langkah itu sebagai upaya melawan hukum untuk memperluas wilayah kedaulatan. "Provokasi baru Turki," tulis mingguan Yunani To Vima.

Ankara menepis. Bagi Turki, itu urusan rutin sesuai kerangka hukum yang berlaku. Namun media pro-pemerintah Trkiye menyiratkan makna lain: "Navtex memicu kepanikan di Yunani dan mengubah status quo di Aegea."

Bagi Mitsotakis, sengketa ini menambah tekanan dari sayap kanan. "Turki merampas setengah Aegea, tapi pemerintah kita tak melihat alasan untuk khawatir," kata Kyriakos Velopoulos, pemimpin partai kanan-populis Greek Solution (EL), yang menurut survei menempati posisi ketiga elektabilitas.

Sengketa abadi dan hukum laut PBB

Puluhan tahun Yunani dan Turki berselisih soal landas kontinen di depan pantai Turki, eksploitasi sumber daya, dan kemungkinan perluasan laut teritorial di Aegea.

Dalam doktrin militernya, Blue Homeland, Turki mengklaim wilayah laut lebih dari 450 ribu kilometer persegi di sekitar pantainya.

Rujukan hukum utamanya adalah Konvensi Hukum Laut PBB 1982. Turki tidak menandatanganinya. Namun banyak ahli hukum menilai konvensi itu mencerminkan hukum kebiasaan internasional—dan karenanya mengikat, termasuk bagi negara yang tak meratifikasinya.

Belum ada titik temu

Konvensi PBB memperbolehkan negara menetapkan laut teritorial hingga 12 mil laut. Ada pengecualian penting jika terjadi tumpang tindih atau batas tak jelas, bahwa negara terkait harus bersepakat secara bilateral. Di sinilah kebuntuan terjadi.

Pada 1995, parlemen Turki menyatakan perluasan laut teritorial Yunani di Aegea sebagai alasan perang. Sebab langkah itu akan mengubah Aegea menjadi semacam "laut pedalaman" Yunani.

Athena pada 2021 pernah memperluas laut teritorialnya menjadi 12 mil di Laut Ionia, mengarah ke Italia. Kini Yunani menegaskan tetap menyimpan hak untuk melakukan hal serupa di Aegea. "Hak itu tetap ada," ujar Menteri Pertahanan Nikos Dendias kepada stasiun televisi Open.

Secara teori, jalan terakhir adalah Mahkamah Internasional di Den Haag. Namun pengadilan PBB itu hanya bergerak jika kedua pihak sepakat mengajukan perkara bersama. Wacana ini sudah dibahas sejak 1976. Hingga kini, belum pernah terwujud.

Artikel ini terbit pertama kali dalam Bahasa Jerman

Diadaptasi oleh Rizki Nugraha
Editor: Yuniman Farid

Lihat juga Video 'Ricuh di Parlemen Turki, Sesama Anggota Saling Adu Jotos':