Media-media internasional menyoroti penganugerahan gelar pahlawan nasional oleh Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto kepada 10 tokoh, termasuk Presiden ke-2 Soeharto dan Presiden ke-4 Abdurrahman Wahid.
Sebagian besar pembahasan media-media asing, seperti dihimpun detikcom dari berbagai sumber, Senin (10/11/2025), lebih difokuskan pada gelar pahlawan nasional untuk mendiang Soeharto.
Selain berita tersebut, berikut ini berita-berita internasional yang menarik perhatian pembaca detikcom, hari ini, Senin (10/11/2025):
- Horor Rusuh Penjara Ekuador Tewaskan 31 Orang, Banyak yang Dicekik
Setidaknya 31 orang tewas dalam kerusuhan di sebuah penjara di Ekuador. Otoritas setempat mengatakan bahwa dari jumlah itu, setidaknya 27 narapidana ditemukan tewas akibat sesak napas setelah diduga saling mencekik di antara mereka.
Dilansir kantor berita AFP, Senin (10/11/2025), dalam sebuah pernyataan, otoritas penjara mengatakan bahwa 27 orang yang ditemukan tewas pada Minggu (9/11) sore di penjara Machala di provinsi El Oro telah saling mencekik, hingga mengalami sesak napas.
Otoritas mengatakan mereka masih berupaya untuk "mengklarifikasi fakta sepenuhnya." Para petugas medis forensik berada di lokasi untuk memverifikasi informasi.
- Ranjau Lukai Tentaranya, Thailand Setop Perjanjian Damai dengan Kamboja
Pemerintah Thailand mengumumkan pada hari Senin (10/11) bahwa mereka menghentikan sementara implementasi perjanjian damai dengan negara tetangga Kamboja. Ini dilakukan setelah ledakan ranjau darat melukai dua tentara Thailand di dekat perbatasan kedua negara.
Kesepakatan tersebut, yang disaksikan oleh Presiden Amerika Serikat Donald Trump, dimaksudkan untuk memastikan berakhirnya permusuhan secara permanen setelah bentrokan perbatasan pada bulan Juli lalu. Bentrokan tersebut menewaskan sedikitnya 43 orang dan membuat lebih dari 300.000 warga sipil di kedua belah pihak mengungsi.
- Uni Emirat Arab Tak Berencana Gabung Pasukan Stabilisasi Gaza, Kenapa?
Pemerintah Uni Emirat Arab (UEA) menyatakan tidak berencana bergabung dengan pasukan stabilisasi internasional untuk Gaza. Alasannya, UEA menganggap hal itu tidak memiliki kerangka kerja yang jelas, ujar seorang pejabat senior pada hari Senin.
(ita/ita)