Korea Utara (Korut) menyatakan statusnya sebagai negara bersenjata nuklir telah "diabadikan secara permanen" dalam hukum. Pyongyang juga menegaskan bahwa statusnya sebagai negara bersenjata nuklir "tidak dapat diubah".
Korut juga mengecam Amerika Serikat (AS) yang menuntut denuklirisasi di Semenanjung Korea.
"Baru-baru ini, dalam pertemuan Dewan Gubernur Badan Tenaga Atom Internasional (IAEA), AS sekali lagi melakukan provokasi politik yang serius dengan melabeli kepemilikan senjata nuklir kami sebagai ilegal dan menyerukan denuklirisasi," kata misi permanen Korut untuk Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dalam pernyataannya, seperti dikutip Korean Central News Agency (KCNA) dan dilansir AFP, Senin (15/9/2025).
Misi permanen Korut untuk PBB, dalam pernyataannya, menegaskan bahwa status Korut sebagai "negara bersenjata nuklir, yang diabadikan secara permanen dalam hukum tertinggi dan fundamental negara ini, telah menjadi tidak dapat diubah".
Disebutkan juga bahwa Pyongyang tidak memiliki "hubungan resmi" dengan badan pengawas nuklir PBB selama lebih dari 30 tahun.
"IAEA tidak memiliki wewenang hukum maupun pembenaran moral untuk mencampuri urusan internal negara bersenjata nuklir yang berada di luar Perjanjian Non-Proliferasi Nuklir," tegas misi permanen Korut untuk PBB dalam pernyataannya.
Korut menarik diri dari IAEA tahun 1994 silam setelah kebuntuan terkait inspeksi nuklir. Pyongyang menuduh IAEA telah digunakan oleh Washington untuk melanggar kedaulatan negaranya.
"(Korut) Akan dengan tegas menentang dan menolak segala upaya untuk mengubah status Republik Rakyat Demokratik Korea saat ini, dan, sebagai negara bersenjata nuklir yang bertanggung jawab," ujar misi permanen Korut untuk PBB, menggunakan nama resmi Korut.
(nvc/ita)