Kelompok Hamas memberikan reaksi keras terhadap pengumuman militer Israel soal dimulainya operasi untuk mengambil alih kendali atas Kota Gaza, kota terbesar di Jalur Gaza. Hamas menuduh Israel mengabaikan upaya mediasi untuk menghentikan pertempuran dan pembebasan sandera.
"Pengumuman hari ini oleh tentara pendudukan teroris tentang dimulainya operasi terhadap Kota Gaza dan hampir satu juta penduduk serta pengungsi di sana...menunjukkan...pengabaian secara terang-terangan terhadap upaya-upaya yang dilakukan oleh para mediator," kata Hamas dalam pernyataannya, seperti dilansir AFP, Kamis (21/8/2025).
Hamas juga mengkritik kurangnya tanggapan Perdana Menteri (PM) Israel Benjamin Netanyahu terhadap proposal gencatan senjata terbaru yang diajukan para mediator. Hamas sebelumnya telah memberikan persetujuan untuk proposal terbaru yang diajukan Qatar dan Mesir sebagai mediator.
Hamas, dalam pernyataannya, menuduh Netanyahu sebagai "penghalang nyata bagi kesepakatan apa pun". Kelompok yang didukung Iran ini juga menuding sang PM tidak peduli dengan nyawa para sandera Israel.
Menteri Pertahanan Israel, Israel Katz, pada Rabu (20/8) menyetujui rencana militer untuk menaklukkan Kota Gaza. Dia mengizinkan pemanggilan sekitar 60.000 tentara cadangan Israel, yang semakin meningkatkan tekanan terhadap Hamas saat para mediator terus mendorong terwujudnya gencatan senjata.
Perintah Katz untuk mengirimkan lebih banyak pasukan ke Kota Gaza, yang dikonfirmasi kepada AFP oleh juru bicaranya, muncul ketika seorang pejabat Israel mengatakan secara terpisah bahwa pemerintah tetap teguh pada seruannya untuk pembebasan semua sandera dalam kesepakatan apa pun.
Kerangka kerja yang disetujui Hamas dalam proposal gencatan senjata terbaru itu mengatur soal gencatan senjata awal selama 60 hari, pembebasan sandera secara bertahap, pembebasan beberapa tahanan Palestina, dan ketentuan yang memungkinkan masuknya bantuan kemanusiaan ke Jalur Gaza.
(nvc/idh)