Alasan Pemerintah Belum Tetapkan Status Bencana Nasional di Sumatera

Mensesneg Prasetyo Hadi mengungkapkan alasan pemerintah belum menetapkan status darurat bencana nasional terkait bencana di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Ia menegaskan status tidak menjadi soal. Yang terpenting adalah proses penanganannya.

"Banyaklah, kan banyak pertimbangan ya. Ada hal-hal yang tidak bisa juga disampaikan ya. Pertimbangan-pertimbangan tersebut. Yang paling penting adalah bukan masalah statusnya, tapi sekali lagi adalah masalah penanganannya," kata Pras di Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta, Rabu (3/12/2025).

Pras menegaskan pemerintah telah mengerahkan semua sumber daya dalam menangani bencana di Sumatera. Pemerintah yakin penanganan akan maksimal, sehingga untuk saat ini belum menetapkan status darurat bencana nasional.

"Kemudian support atau backup dari pemerintah pusat terhadap pemerintah daerah, provinsi maupun kabupaten, termasuk mengenai anggaran yang Bapak Presiden langsung memberikan instruksi kepada kami, jajaran terkait untuk mem-back up sepenuhnya proses penanganan terhadap bencana yang menimpa saudara-saudara kita di tiga provinsi," ujarnya.

Pras mengatakan tidak ditetapkan status darurat bencana nasional bukan berarti tidak bisa menerima bantuan dari negara lain. Penerimaan bantuan dari luar bisa dilakukan menggunakan inpres seperti pada bencana di Palu beberapa tahun silam.

Ia mengungkap saat ini banyak negara sahabat yang sudah menawarkan bantuan. Namun pemerintah belum membutuhkan hal tersebut.

"Untuk sementara ini belum ya. Meskipun kami juga mewakili Pemerintah Republik Indonesia menyampaikan terima kasih karena banyak sekali atensi dari negara-negara sahabat. Baik yang mengucapkan keprihatinan maupun yang ingin memberikan bantuan, kami mengucapkan terima kasih," ujarnya.

"Namun kita merasa bahwa pemerintah, dalam hal ini kita semua masih sanggup untuk mengatasi seluruh permasalahan yang kita hadapi," lanjut Pras.