Pemerintah Inggris menepis kritikan yang menyebut rencananya mengakui negara Palestina sama saja memberikan hadiah kepada kelompok Hamas. Pengakuan secara resmi akan diberikan London kepada negara Palestina, jika Israel tidak mengambil langkah untuk memperbaiki situasi di Gaza dan mewujudkan perdamaian.
Pemandangan anak-anak Gaza yang kurus kering mengejutkan dunia dalam beberapa hari terakhir, dan pada Selasa (29/7), sebuah lembaga pemantau kelaparan memperingatkan skenario terburuk kelaparan sedang terjadi di Jalur Gaza dan tindakan segera diperlukan untuk menghindari kematian meluas.
Perdana Menteri (PM) Inggris, Keir Starmer, dalam pengumuman -- sekaligus ultimatum -- memberikan batas waktu hingga September untuk Israel memenuhi tuntutan memperbaiki situasi kemanusiaan dan mewujudkan perdamaian di Jalur Gaza.
Reaksi keras diberikan Israel yang menuduh rencana Inggris mengakui negara Palestina itu, sama saja memberikan hadiah kepada Hamas dan menghukum para korban serangan mematikan Hamas pada Oktober 2023, yang memicu perang Gaza.
Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump mengatakan dirinya berpikir Hamas "tidak seharusnya diberi hadiah" dengan pengakuan negara Palestina.
Menanggapi kritikan tersebut, seperti dilansir Reuters dan Al Arabiya, Rabu (30/7/2025), Menteri Transportasi Inggris, Heidi Alexander -- yang ditunjuk pemerintah London untuk menjawab pertanyaan media -- mengatakan bahwa hal itu bukanlah cara yang tepat untuk menggambarkan rencana Inggris.
"Ini bukan hadiah untuk Hamas. Hamas adalah organisasi teroris keji yang telah melakukan kekejaman yang mengerikan. Ini tentang rakyat Palestina. Ini tentang anak-anak yang kita lihat di Gaza yang kelaparan," tegas Alexander dalam wawancara dengan radio LBC.
"Kita harus meningkatkan tekanan terhadap pemerintah Israel untuk mencabut pembatasan agar bantuan dapat kembali masuk ke Gaza," ucapnya.
(nvc/ita)