Biden Minta Netanyahu Lindungi Warga Sipil di Rafah

U.S. President Joe Biden, left, meets with Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu, right, to discuss the the war between Israel and Hamas, in Tel Aviv, Israel, Wednesday, Oct. 18, 2023. (Miriam Alster/Pool Photo via AP) — Biden dan Netanyahu saat bertemu langsung di Tel Aviv pada Oktober lalu (dok. AP/Pool/Miriam Alster)

Washington DC -

Presiden Amerika Serikat (AS) Joe Biden menyerukan kepada Perdana Menteri (PM) Israel Benjamin Netanyahu untuk melindungi warga sipil di Rafah, Jalur Gaza bagian selatan. Seruan ini disampaikan setelah Netanyahu memberitahu pasukan Israel untuk bersiap memasuki kota Rafah, demi menghancurkan Hamas.

Biden juga mengingatkan Netanyahu bahwa Israel tidak boleh melancarkan operasi militer ke Rafah tanpa rencana yang kredibel untuk menjamin keselamatan sekitar 1 juta orang yang berlindung di wilayah tersebut.

Seperti dilansir Reuters dan AFP, Senin (12/2/2024), seruan itu disampaikan Biden saat berbicara via telepon dengan Netanyahu pada Minggu (11/2) waktu setempat. Gedung Putih menyebut Biden dan Netanyahu berbicara via telepon selama 45 menit.

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Itu menjadi percakapan telepon pertama antara Biden dan Netanyahu sejak sang Presiden AS menyebut respons militer Israel di Jalur Gaza "berlebihan" dan menyatakan keprihatinan besar atas meningkatnya jumlah korban sipil di daerah kantong Palestina tersebut.

Dalam percakapan telepon itu, menurut seorang pejabat senior pemerintah AS, pembahasan sebagian besar fokus pada upaya yang sedang berlangsung untuk menjamin pembebasan 132 sandera yang tersisa yang masih ditahan Hamas di Jalur Gaza.

Pejabat senior AS yang enggan disebut namanya ini menambahkan bahwa "kemajuan nyata" dicapai dalam beberapa pekan terakhir. Disebutkan oleh pejabat senior AS itu bahwa Biden menekankan perlunya memanfaatkan kemajuan tersebut untuk "mengamankan pembebasan semua sandera sesegera mungkin".

Biden, dalam percakapan telepon dengan Netanyahu, juga menyerukan agar keselamatan warga sipil di Rafah harus dijamin sebelum Israel melancarkan operasi militernya.

"(Biden) Menegaskan kembali pandangannya bahwa operasi militer di Rafah tidak seharusnya dilanjutkan tanpa rencana yang kredibel dan bisa dilaksanakan untuk memastikan keselamatan dan dukungan bagi lebih dari satu juta orang yang saat ini berlindung di sana," sebut Gedung Putih dalam pernyataannya.

Simak berita selengkapnya di halaman berikutnya.

Disebutkan juga bahwa warga sipil di Rafah "tidak punya tempat untuk pergi".

Peringatan tegas Biden terhadap operasi militer di Rafah, yang terletak di Jalur Gaza bagian selatan dan dekat perbatasan Mesir, disampaikan saat peringatan lainnya bermunculan dari badan bantuan kemanusiaan yang menyebut serangan darat Israel akan memicu lebih banyak kematian.

Aqsa Television yang dikelola Hamas, pada Minggu (11/2) waktu setempat, mengutip salah satu pemimpin senior Hamas yang memperingatkan bahwa serangan darat Israel terhadap Rafah akan "meledakkan" negosiasi pertukaran sandera.

Kantor PM Israel telah mengatakan bahwa pihaknya memerintahkan militer untuk mengembangkan rencana guna mengevakuasi Rafah dan menghancurkan empat batalion Hamas yang disebut dikerahkan di sana.

"Presiden (Biden) sudah jelas dalam komentarnya ... soal tindakan Israel di Gaza," sebut pejabat senior AS tersebut.

AS mendukung perlunya mengalahkan Hamas, namun telah berulang kali memperingatkan Israel untuk memastikan warga sipil yang tidak bersalah dilindungi.

Dalam percakapan telepon itu, Biden menegaskan kembali dukungan AS untuk keamanan jangka panjang Israel, namun juga menyerukan "langkah-langkah mendesak dan spesifik" untuk meningkatkan bantuan kemanusiaan bagi warga sipil Palestina di Jalur Gaza.

"Presiden (Biden) menegaskan kembali tujuan bersama untuk melihat Hamas dikalahkan dan untuk menjamin keamanan jangka panjang Israel dan rakyatnya," sebut Gedung Putih dalam pernyataannya.

"Dia juga menyerukan langkah-langkah mendesak dan spesifik untuk meningkatkan jumlah dan konsistensi bantuan kemanusiaan kepada warga sipil Palestina yang tidak bersalah," imbuh pernyataan tersebut.

Halaman 1 2

Selanjutnya