Seorang menteri Israel mengatakan bahwa komunitas internasional tidak perlu mendanai pembangunan kembali Jalur Gaza yang hancur akibat perang. Menteri Israel ini mengusulkan agar warga Palestina di Jalur Gaza ditampung oleh berbagai negara di seluruh dunia dalam program 'permukiman kembali secara sukarela'.
Seperti dilansir AFP dan Al Arabiya, Senin (20/11/2023), usulan kontroversial itu disampaikan oleh Menteri Intelijen Israel Gila Gamliel dalam tulisannya yang dimuat oleh media lokal The Jerusalem Post pada Minggu (19/11) waktu setempat.
Setiap usulan yang melibatkan pemindahan paksa atau penggusuran warga Palestina tergolong sangat kontroversial di dunia Arab, setelah perang yang berujung berdirinya negara Israel sekitar 75 tahun silam telah memicu eksodus sebanyak 760.000 warga Palestina -- atau yang disebut sebagai 'Nakba'.
Kementerian Perumahan Gaza menyebut lebih dari 40 persen rumah di Jalur Gaza mengalami kerusakan atau kehancuran dalam pertempuran tanpa henti antara militer Israel dan kelompok Hamas selama beberapa pekan terakhir.
Gamliel dalam tulisannya yang dimuat The Jerusalem Post menyebut salah satu 'opsi' setelah perang berakhir adalah 'mendorong permukiman kembali secara sukarela' terhadap warga Palestina di Jalur Gaza, demi alasan kemanusiaan, ke luar wilayah Jalur Gaza'.
"Daripada menyalurkan uang untuk membangun kembali Gaza atau kepada UNRWA yang gagal, komunitas internasional bisa membantu untuk biaya permukiman kembali, membantu warga Gaza membangun kehidupan baru di negara tuan rumah baru mereka," cetus Gamliel.
UNRWA merupakan badan bantuan kemanusiaan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) untuk pengungsi Palestina.
"Gaza telah sejak lama dianggap sebagai masalah tanpa jawaban. Kita harus mencoba sesuatu yang baru, dan kami menyerukan kepada komunitas internasional untuk membantu mewujudkannya," sebut Gamliel dalam tulisannya.
Simak Video '5.500 Anak Palestina Tewas Sejak Agresi Brutal Israel':
Simak berita selengkapnya di halaman berikutnya.
(nvc/ita)