Presiden Rusia Vladimir Putin menyatakan negaranya 'memiliki pasokan yang cukup' untuk bom cluster atau bom curah dan berhak untuk menggunakannya jika bom jenis tersebut dikerahkan terhadap pasukan Moskow di Ukraina. Putin juga mengakui bahwa penggunaan bom cluster, yang dilarang 120 negara, dianggap sebagai tindak kejahatan.
Seperti dilansir Reuters, Senin (17/7/2023), Ukraina mengumumkan pada Kamis (13/7) lalu bahwa pihaknya telah menerima pasokan bom cluster dari Amerika Serikat (AS). Kyiv menyebut bom cluster diperlukan untuk mengkompensasi kekurangan amunisi yang dihadapi pasukannya saat melancarkan serangan balasan.
Penggunaan bom cluster dilarang oleh 120 negara karena bom jenis itu biasanya melepaskan sejumlah besar bom berukuran lebih kecil yang bisa membunuh tanpa pandang bulu di wilayah yang luas. Beberapa bom cluster bisa gagal meledak dan akan memicu bahaya hingga beberapa tahun kemudian.
Selain berita tersebut, berikut ini berita-berita internasional yang menarik perhatian pembaca detikcom, hari ini, Senin (17/7/2023):
- PM Selandia Baru: Pasifik Jadi Kurang Aman karena Agresivitas China
Perdana Menteri (PM) Selandia Baru Chris Hipkins menyebut kawasan Pasifik menjadi lebih diperebutkan dan kurang aman setelah China menjadi semakin agresif di kawasan tersebut. Hipkins menyatakan negaranya perlu bekerja sama dengan mitra-mitra yang satu pemikiran sembari tetap terlibat dengan Beijing.
Seperti dilansir Reuters, Senin (17/7/2023), kebangkitan China dan bagaimana negara itu berupaya memberikan pengaruhnya, sebut Hipkins, telah menjadi pendorong utama meningkatnya persaingan strategis, khususnya di kawasan Indo-Pasifik.
"Wilayah kami menjadi lebih diperebutkan, kurang bisa diprediksi dan kurang aman," sebut Hipkins saat berpidato dalam China Business Summit di Auckland, pada Senin (17/7) waktu setempat.
"Dan itu menimbulkan tantangan bagi negara-negara kecil seperti Selandia Baru, yang bergantung pada stabilitas dan prediktabilitas aturan internasional untuk kemakmuran dan keamanan kita," imbuhnya.
- Qatar Tunda Bantuan, Hamas Tak Bisa Bayar Gaji Pegawai Publik di Gaza
Kelompok Hamas yang menguasai Jalur Gaza tidak mampu membayar gaji sebanyak 50.000 pekerja sektor publik. Para pejabat Hamas menyalahkan penundaan bantuan hibah gaji bulanan dari Qatar, donatur bantuan penting untuk daerah kantong Palestina yang miskin itu.
Seperti dilansir Reuters, Senin (17/7/2023), krisis pembayaran gaji itu telah memicu banyak kritikan di media sosial di wilayah Gaza, termasuk oleh beberapa pegawai Hamas sendiri. Penurunan pendapatan pajak dan lonjakan pengeluaran membuat situasinya semakin sulit.
Sebagian besar dari 2,3 juta penduduk Gaza hidup dalam kemiskinan, dan perekonomiannya bergantung pada bantuan asing. Qatar diketahui membayar ratusan juta dolar Amerika sejak tahun 2014 untuk proyek konstruksi di Jalur Gaza. Saat ini, Qatar membayar US$ 30 juta per bulan untuk tunjangan keluarga, bahan bakar untuk listrik, dan membantu membayar gaji sektor publik.
Para pejabat Hamas mengatakan tidak ada bantuan gaji yang diterima sejak separuh dari hibah sebesar US$ 5 juta (Rp 75 miliar) diterima untuk menyokong gaji bulan Mei. Alasan penundaan itu tidak diketahui secara jelas.
- Banjir di Korsel Tewaskan 39 Orang, Presiden Kritik Penanganan Gagal
Korban tewas akibat banjir parah yang melanda Korea Selatan (Korsel) bertambah lagi menjadi sedikitnya 39 orang, termasuk 12 orang di antaranya yang ditemukan tewas di dalam terowongan yang terendam banjir. Presiden Yoon Suk Yeol menyalahkan kegagalan otoritas setempat dalam mematuhi aturan tanggap bencana.
(ita/ita)