.webp)
Kelompok Hamas yang menguasai Jalur Gaza tidak mampu membayar gaji sebanyak 50.000 pekerja sektor publik. Para pejabat Hamas menyalahkan penundaan bantuan hibah gaji bulanan dari Qatar, donatur bantuan penting untuk daerah kantong Palestina yang miskin itu.
Seperti dilansir Reuters, Senin (17/7/2023), krisis pembayaran gaji itu telah memicu banyak kritikan di media sosial di wilayah Gaza, termasuk oleh beberapa pegawai Hamas sendiri. Penurunan pendapatan pajak dan lonjakan pengeluaran membuat situasinya semakin sulit.
Sebagian besar dari 2,3 juta penduduk Gaza hidup dalam kemiskinan, dan perekonomiannya bergantung pada bantuan asing. Qatar diketahui membayar ratusan juta dolar Amerika sejak tahun 2014 untuk proyek konstruksi di Jalur Gaza. Saat ini, Qatar membayar US$ 30 juta per bulan untuk tunjangan keluarga, bahan bakar untuk listrik, dan membantu membayar gaji sektor publik.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Para pejabat Hamas mengatakan tidak ada bantuan gaji yang diterima sejak separuh dari hibah sebesar US$ 5 juta (Rp 75 miliar) diterima untuk menyokong gaji bulan Mei. Alasan penundaan itu tidak diketahui secara jelas.
Di Doha, Kantor Media Internasional Qatar belum memberikan komentarnya.
"Pemerintah sedang mengalami krisis keuangan yang mencekik dan meningkat, dengan peningkatan terus-menerus dalam defisit bulan demi bulan, yang menyebabkan penundaan gaji bulan ini," tutur wakil menteri yang ditunjuk Hamas, Awni Al-Basha, saat berbicara kepada radio Hamas Aqsa.
"Kami melakukan upaya-upaya yang signifikan untuk membayar gaji, dan kami berharap bisa melakukannya pada akhir pekan ini," ucapnya.
Basha menyebutkan bahwa gaji bulanan membebani Hamas sebesar 125 juta Shekel atau setara Rp 519,9 miliar per bulan.
Simak berita selengkapnya di halaman selanjutnya.
Pada Minggu (16/7) waktu setempat, ketua kantor media pemerintah Hamas Salama Marouf mengatakan ada juga peningkatan belanja, terutama untuk Kementerian Kesehatan dan pembayaran utang bank. Dia meminta Qatar untuk meningkatkan hibah gaji menjadi US$ 7 juta (Rp 105 miliar).
Gaza berada di bawah blokade Israel-Mesir sejak tahun 2007 ketika Hamas, yang menentang perdamaian dengan Israel, mengambil alih kendali. Para pegawai sektor publik di Gaza belum menerima gaji penuh sejak tahun 2013.
"Dengan 60 persen (dari gaji) kami biasa memenuhi kebutuhan pokok di rumah. Apa jadinya kalau gaji dipotong sama sekali?" tutur seorang pegawai kantor media pemerintah Hamas, Mahmoud Al-Farra, dalam pernyataannya. "Ini kekecewaan besar," tegasnya.
Sejumlah warga Gaza melontarkan pertanyaan mereka di media sosial, mempertanyakan apakah krisis itu benar adanya. "Ke mana perginya pajak yang mereka kumpulkan dan hibah yang masuk ke Gaza?" tanya salah satu warga Gaza via Facebook.
