Kian Meluas Unjuk Rasa Berujung Polisi Moral Bubar Jalan

Polisi moral Iran dalam sorotan setelah Mahsa Amini tewas - Saya sering menangis saat menahan warga — Polisi moral di Iran (BBC World).

Jakarta -

Unjuk rasa di Iran, usai kematian Mahsa Amini yang ditangkap polisi moral, semakin meluas. Kini, disebut polisi moral telah dihapuskan.

Diketahui, unjuk rasa itu berlangsung terus menerus selama dua bulan. Massa merespons kematian dari Amini (22), yang pada 16 September lalu, atau beberapa hari setelah dia ditangkap polisi moral karena diduga melanggar aturan berpakaian untuk perempuan, terutama pakaian hijab.

Unjuk rasa yang kebanyakan dipimpin kaum wanita itu disebut 'kerusuhan' oleh otoritas Iran. Para demonstran wanita ramai-ramai mencopot dan membakar hijab yang mereka kenakan, dengan demonstran lainnya meneriakkan slogan antipemerintah.

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Situasi itu juga mendorong semakin banyak perempuan Iran yang tidak mematuhi aturan hijab, terutama di beberapa bagian wilayah Teheran.

Dilansir AFP, dan CNN, Senin (5/12/2022), Jaksa Agung Iran, dalam sebuah pernyataan, pada Minggu (4/12), menyampaikan bahwa polisi moral telah dibubarkan. Jaksa Agung Iran Mohammad Jafar Montazeri mengumumkan pembubaran polisi moral ketika ditanya wartawan apakah polisi moral telah dibubarkan. Pernyataan itu disampaikan dalam sebuah konferensi keagamaan setempat.

"Polisi moral tidak ada hubungannya dengan peradilan. Itu telah dihapuskan dari tempat yang sama itu diluncurkan," tegas Montazeri dalam pernyataan yang dikutip kantor berita ISNA.

"Tentu saja, kehakiman akan terus memantau perilaku masyarakat," imbuhnya.

Secara terpisah, media pemerintah Iran, Al-Alam, yang dikutip CNN dengan keras membantah pernyataan Montazeri tersebut. Ditegaskan Al-Alam bahwa Kementerian Dalam Negeri yang mengawasi polisi moral, bukan otoritas kehakiman.

"Tidak ada pejabat Republik Iran yang mengatakan bahwa Patroli Bimbingan (polisi moral-red) telah ditutup," tegas Al-Alam dalam laporannya pada Minggu (4/12) sore waktu setempat.

Soal Polisi Moral

polisi moral, yang disebut sebagai Gasht-e Ershad atau 'Patroli Bimbingan', dibentuk untuk 'menyebarkan budaya kesopanan dan hijab' di bawah kepemimpinan mantan Presiden Mahmoud Ahmadinejad.

Unit itu dibentuk oleh Dewan Tertinggi Revolusi Kebudayaan Iran, yang saat ini dipimpin oleh Presiden Ebrahim Raisi.

Polisi moral memulai patrolinya tahun 2006 untuk menegakkan aturan berpakaian yang juga mewajibkan perempuan untuk mengenakan pakaian panjang dan melarang celana pendek, jeans robek dan pakaian lainnya yang dianggap tidak sopan.

Warga Iran skeptis. Simak di halaman selanjutnya.

Warga Iran Skeptis

Kabar polisi moral dibubarkan hanya mendapat sedikit perhatian dari warga Iran yang ada di wilayah Kurdi Irak, kelompok oposisi Iran yang beberapa waktu terakhir menjadi target serangan rudal dan drone lintas perbatasan oleh Teheran.

"Slogan para demonstran bukanlah bahwa polisi moral harus dibubarkan," ucap Nachmil Abdi yang bekerja di toko sepatu wanita.

"Iya, salah satu tuntutannya adalah mengakhiri kewajiban berhijab. Namun, tuntutan sebenarnya adalah penghapusan rezim," tegasnya.

Soma Hakimzada, seorang jurnalis berusia 32 tahun kelahiran Kurdi Irak dari orang tua yang kabur dari Iran, juga tidak terlalu antusias dengan kabar itu.

"Saya pikir para wanita tidak mengapresiasi pengumuman Iran," kata Hakimzada, yang berharap agar langkah semacam itu tidak akan menyurutkan semangat unjuk rasa di Iran.

Reaksi warga Iran lainnya cukup beragam. "Jika kita ingin memiliki polisi moral, itu harus dilakukan dengan kata-kata lembut," tutur Wahid Sarabi, seorang warga Hamedan, Iran yang kini tinggal di kota suci Najaf di Irak.

Sementara Younis Radoui (36) yang berasal dari Mashhad, Iran, memandang bahwa aturan hukum di Iran 'menerapkan penghormatan untuk hijab -- dan oleh karena itu, semua warga harus menghormati hukum dan hijab'.

Halaman 1 2

Selanjutnya