.webp)
Laporan pembubaran polisi moral di Iran ditanggapi skeptis oleh warga. Khususnya warga Iran yang tinggal di wilayah Kurdi Irak, yang beberapa waktu terakhir menjadi target serangan lintas perbatasan dari rezim Teheran.
Seperti dilansir AFP, Senin (5/12/2022), polisi moral menjadi kekuatan yang tak terbantahkan saat unjuk rasa besar-besaran marak di berbagai wilayah Iran selama beberapa bulan terakhir. Unjuk rasa itu dipicu oleh kematian Mahsa Amini pada pertengahan September lalu.
Amini yang berusia 22 tahun dan keturunan Kurdi-Iran itu tewas beberapa hari setelah ditahan polisi moral di Teheran atas dugaan melanggar aturan wajib hijab. Unjuk rasa yang awalnya memprotes kematian Amini, belakangan meluas menjadi aksi menentang rezim pemerintah Iran.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Jaksa Agung Iran Mohammad Jafar Montazeri dalam pernyataan saat menghadiri konferensi keagamaan pada akhir pekan, menyatakan polisi moral telah dibubarkan saat ditanya wartawan lokal. Montazeri juga mengungkapkan bahwa parlemen dan otoritas kehakiman telah mengkaji aturan wajib hijab.
Langkah itu mencerminkan konsesi langka dari otoritas Iran terhadap gerakan protes rakyatnya. Namun, reaksi bernada skeptis disampaikan oleh sejumlah warga Iran di media sosial, dengan beberapa warga menyuarakan kekhawatiran bahwa peran polisi moral nantinya akan diambil alih oleh sebuah unit baru.
Kabar itu juga hanya mendapatkan sedikit perhatian dari warga Iran yang ada di wilayah Kurdi Irak, markas kelompok oposisi Iran yang beberapa waktu terakhir menjadi target serangan rudal dan drone lintas perbatasan oleh Teheran.
"Slogan para demonstran bukanlah bahwa polisi moral harus dibubarkan," ucap Nachmil Abdi yang bekerja di toko sepatu wanita.
"Iya, salah satu tuntutannya adalah mengakhiri kewajiban berhijab. Namun, tuntutan sebenarnya adalah penghapusan rezim," tegasnya.
Simak berita selengkapnya di halaman selanjutnya.
Saksikan juga 'Aksi Solidaritas Fans Iran Jelang Laga Lawan AS di Piala Dunia 2022':
