Buntut Demo Massal, Iran Kaji Aturan Wajib Hijab

ADVERTISEMENT

Buntut Demo Massal, Iran Kaji Aturan Wajib Hijab

Novi Christiastuti - detikNews
Senin, 05 Des 2022 10:29 WIB
Bendera Iran
Ilustrasi (dok. REUTERS/Morteza Nikoubazl)
Teheran -

Parlemen dan otoritas kehakiman Iran dilaporkan tengah meninjau aturan hukum yang mewajibkan perempuan di negara itu mengenakan hijab di tempat umum. Peninjauan aturan wajib hijab ini diungkap oleh Jaksa Agung Iran hampir bersamaan dengan pengumuman pembubaran polisi moral.

Seperti dilansir CNN dan AFP, Senin (5/12/2022), Jaksa Agung Iran Mohammad Jafar Montazeri mengungkapkan bahwa 'baik parlemen dan otoritas kehakiman tengah bekerja' membahas soal apakah aturan hukum yang mewajibkan perempuan menutup kepala mereka perlu diubah.

"Kami tahu Anda merasa sedih ketika melihat (perempuan) tanpa hijab di kota-kota, Anda pikir para pejabat diam soal hal itu? Sebagai seseorang yang bergerak dalam bidang masalah ini, saya mengatakan bahwa baik parlemen dan otoritas kehakiman tengah bekerja, sebagai contoh, kemarin kami menggelar pertemuan dengan komisi kebudayaan dalam parlemen, dan Anda akan melihat hasilnya dalam satu atau dua minggu ke depan," ucap Montazeri dikutip kantor berita ISNA.

Namun, tidak ada bukti yang menunjukkan apa yang akan terjadi pada undang-undang (UU) yang berlaku setelah Revolusi Islam tahun 1979 silam itu, jika memang nantinya disepakati adanya perubahan.

Meskipun pada Sabtu (3/12) waktu setempat, Presiden Ebrahim Raisi secara terpisah menyatakan bahwa Republik Iran dan pondasi Islam telah mengakar secara konstitusional' tetapi ada metode penerapan konstitusi yang bisa fleksibel'.

Pemakaian hijab di tempat umum diwajibkan bagi setiap perempuan di Iran sejak tahun 1983 silam, dengan polisi moral mengawal penegakan aturan tersebut. Awalnya, polisi moral merilis peringatan sebelum mulai menindak dan menangkap perempuan yang melanggar aturan sekitar 15 tahun yang lalu.

Pernyataan soal peninjauan aturan hijab itu disampaikan Montzaeri setelah dia mengumumkan pembubara polisi moral. Dalam pernyataan saat menghadiri konferensi keagamaan pada Minggu (4/12), Montazeri menyebut polisi moral telah dibubarkan ketika ditanya wartawan apakah polisi moral telah bubar.

"Polisi moral tidak ada hubungannya dengan peradilan. Itu telah dihapuskan dari tempat yang sama itu diluncurkan," tegas Montazeri dalam pernyataan yang dikutip kantor berita ISNA.

Simak berita selengkapnya di halaman berikutnya.

Saksikan juga 'Kala Iran Sindir Negara Barat yang Ikut Campur Polemik soal Hijab':

[Gambas:Video 20detik]





ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT