Perdana Menteri (PM) Malaysia Anwar Ibrahim menyatakan pemerintahannya akan mengkaji ulang rencana jaringan 5G milik negara yang diperkenalkan oleh pemerintahan sebelumnya. Alasannya, rencana penerapan jaringan 5G itu tidak dirumuskan secara transparan.
Seperti dilansir Reuters, Senin (5/12/2022), otoritas Malaysia pada tahun 2021 lalu mengungkapkan badan milik negara untuk memiliki spektrum 5G, dengan berbagai operator telekomunikasi menggunakan infrastruktur itu untuk memberikan layanan seluler.
Spektrum kepemilikan tunggal tersebut memicu kekhawatiran dari operator telekomunikasi utama di negara itu soal penetapan harga, transparansi dan monopoli.
Dalam konferensi pers pada Senin (5/12) waktu setempat menyusul rapat kabinet pertamanya, Anwar menyatakan bahwa rencana jaringan 5G akan dievaluasi untuk memastikan itu mematuhi prosedur secara ketat.
"Itu perlu ditinjau ulang karena tidak dilakukan secara transparan," ucap Anwar, tanpa memberikan penjelasan lebih lanjut.
Diketahui bahwa pengenalan jaringan 5G dilakukan pemerintah Malaysia di bawah kepemimpinan mantan PM Muhyiddin Yassin tahun 2021 lalu. Belum ada komentar resmi dari Muhyiddin maupun juru bicaranya soal rencana Anwar meninjau ulang rencana tersebut.
Pemerintahan era Muhyiddin sebelumnya membela rencana pengenalan jaringan 5G di Malaysia, dengan menyatakan hal itu akan mengurangi biaya, meningkatkan efisiensi dan mempercepat pembangunan infrastruktur.
Simak berita selengkapnya di halaman berikutnya.
(nvc/ita)