Warga Korea Utara (Korut) dilaporkan beramai-ramai bercerai di tengah tekanan ekonomi yang semakin membebani. Namun karena pemerintah Korut menganggap perceraian sebagai 'anti-sosialis' maka banyak pasangan yang terpaksa menunggu bertahun-tahun demi perceraian mereka diresmikan negara.
Seperti dilansir Radio Free Asia (RFA), Senin (1/8/2022), sejumlah sumber menuturkan bahwa jumlah pasangan suami-istri di Korut yang mengajukan perceraian mengalami peningkatan beberapa waktu terakhir.
"Beberapa waktu terakhir, perselisihan keluarga semakin memburuk karena alasan ekonomi dan jumlah keluarga yang ingin bercerai meningkat, tapi otoritas setempat memerintahkan pengadilan untuk tidak dengan mudah menyetujui perceraian," tutur seorang warga distrik Kyongsong di Provinsi Hamgyong Utara, yang tidak bisa disebut namanya karena alasan keamanan, kepada RFA.
"Ketika saya sesekali melintas di depan gedung pengadilan, saya selalu melihat belasan pria dan wanita muda berkumpul di depan gerbang utama. Ini kebanyakan pasangan yang ingin menemui hakim atau pengacara untuk mengajukan gugatan cerai," imbuhnya.
Menurut sumber warga lokal itu, pengadilan biasanya tidak mengabulkan perceraian, kecuali ada 'alasan yang tidak bisa dihindari'. Orang-orang yang sudah tidak hidup serumah dengan pasangan mereka bertahun-tahun lalu, diketahui masih menunggu perceraian mereka diresmikan negara.
"Perceraian secara tradisional diakui sebagai tindakan anti-sosialis yang memicu kerusuhan sosial. Di sini, di Korea Utara, mereka bersikeras menjalani 'gaya hidup sosialis' yang mencakup 'revolusi rumah tangga'," ucap warga lokal itu.
"Pekan lalu, saya mempelajari sesuatu yang mengejutkan dari seorang kenalan saya. Suaminya seorang pejabat berpengaruh di salah satu pengadilan. Dia mengatakan jumlah kasus perceraian yang bisa ditangani setiap pengadilan kota dan distrik setiap tahunnya dibatasi berdasarkan ukuran populasi," ungkapnya.
Distrik Kyongsong, sebagai contohnya, yang memiliki penduduk 106.000 jiwa, sebut warga lokal itu, hanya bisa mengabulkan 40 perceraian tahun ini.
"Jika pengadilan melebihi kuota sidang perceraian, pengadilan akan ditanyai oleh pemerintah. Saya tahu pengadilan enggan menyetujui perceraian, tapi mengejutkan untuk mendengar bahwa pemerintah bahkan menetapkan jumlah sidang perceraian," ujarnya.
Lihat juga Video: Korea Utara Klaim Sudah Lewati Krisis Covid-19
(nvc/ita)