.webp)
Uang Suap Mempercepat Peresmian Perceraian di Korut
Pandemi virus Corona (COVID-19) telah menghancurkan perekonomian Korut, sebagian karena memicu penutupan perbatasan dan penangguhan seluruh perdagangan dengan China. Sebagian besar perdagangan Korut bergantung pada impor China, dan usai perbatasan ditutup, warga berjuang mencari nafkah baru.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Situasi itu semakin menambah tekanan yang memicu peningkatan perselisihan dalam keluarga, khususnya kehidupan rumah tangga pasangan suami-istri.
"Dalam beberapa tahun terakhir, pertengkaran keluarga semakin meningkat karena kesulitan hidup, jadi jumlah keluarga yang mengajukan perceraian juga meningkat. Dulu ada kecenderungan malu untuk bercerai, tapi sekarang tidak lagi," sebut seorang warga distrik Unhung, Provinsi Ryanggang, kepada RFA.
"Orang-orang yang ingin bercerai, berusaha untuk mendapatkannya sesegera mungkin, tapi itu tidak mudah. Jumlah suap yang dibayarkan ke hakim pengadilan atau pengacara menentukan apakah perceraian bisa dikabulkan dan berapa lama waktu yang dibutuhkan," tutur warga lokal yang tidak bisa disebut namanya karena alasan keamanan.
Suap menjadi fakta kehidupan di Korut. Orang-orang yang tidak bisa membayar suap terpaksa menunggu lebih lama bagi perceraian mereka diresmikan negara.
"Mengingat ada banyak pemohon perceraian, tidak mungkin untuk melewati tahap pertama pengajuan dokumen tanpa membayar suap ke pengadilan. Kenyataannya adalah jika Anda tidak membayar suap, Anda tidak akan bercerai setelah menunggu tiga hingga lima tahun," sebut warga lokal itu.
Situasi berbeda jika ada uang suap yang dibayarkan, di mana proses perceraian akan berlangsung sangat cepat.
"Teman saya, yang bercerai tahun ini, memberikan pengacara 500 Yuan (Rp 1,1 juta) untuk mengajukan dokumennya, dan kemudian menyuap hakim yang bertanggung atas persidangan dengan 1.500 Yuan (Rp 3,3 juta). Proses persidangan disederhanakan, dan persidangan berlangsung dalam sekejap. Dia bercerai dalam dua pekan," ucap sumber lainnya di Korut yang dikutip RFA.
"Kenyataan di Korea Utara adalah Anda tidak bisa bercerai tanpa uang. Perceraian begitu sulit, itu telah menjadi hal biasa untuk orang-orang muda untuk tidak mendaftarkan pernikahan mereka bahkan setelah mereka menikah," imbuhnya.
Pasangan yang tidak mendaftarkan pernikahannya tidak perlu melewati proses perceraian yang memakan waktu lama. Mereka bisa langsung berpisah tanpa adanya peresmian dari negara.
"Mereka mendaftarkan pernikahan mereka hanya setelah mereka memiliki anak atau setelah mereka tinggal bersama selama beberapa tahun," sebut sumber itu.
(nvc/ita)
