.webp)
Presiden China Xi Jinping mendatangi Korea Utara sebagai negara pertama yang dikunjunginya tahun ini. Kedatangan Xi disambut langsung oleh Pemimpin Korut Kim Jong Un.
Dilansir AFP, Senin (8/6/2026), Xi Jinping disambut Kim Jong Un dan istrinya, Ri Sol-ju, saat tiba di Pyongyang. Ini merupakan kunjungan pertama Xi ke Korut setelah 7 tahun.
Xi memuji 'persahabatan yang tak tergoyahkan' dengan Pyongyang. China, saingan geopolitik utama Amerika Serikat, telah menjadi mitra dagang utama Korut selama beberapa dekade.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
China juga menjadi sumber utama dukungan diplomatik dan ekonomi bagi negara yang terkena berbagai sanksi internasional itu. Para perwira militer Korut berbaris di karpet merah saat pesawat Air China yang membawa Xi tiba untuk kunjungan pertamanya ke Korut sejak 2019.
Video dari kantor berita China, Xinhua, menunjukkan Kim dan istrinya menyambut Xi, yang didampingi oleh istrinya, Peng Liyuan.
Kedua pemimpin berjabat tangan. Setelah itu, anak-anak terlihat memberikan bunga kepada Xi dan Peng.
Spanduk bertuliskan 'Kami menyambut hangat Kamerad Xi Jinping' juga tergantung di bawah bendera China dan Korea Utara. Xi mengunjungi Korut setelah menjamu Presiden AS Donald Trump dan Presiden Rusia Vladimir Putin secara terpisah di Beijing, China, dan ketika pembicaraan nuklir Korea Utara dengan Washington tetap buntu.
Bulan lalu, Gedung Putih mengatakan Xi dan Trump 'mengkonfirmasi tujuan bersama mereka untuk melucuti senjata nuklir Korea Utara' selama pertemuan puncak mereka di Beijing. Namun, saudara perempuan Kim Jong Un, Kim Yo Jong, menegaskan program nuklir Korut adalah 'garis tanpa mundur'.
Pertemuan ini langsung menjadi sorotan. Para pengamat menilai pertemuan Xi dan Kim akan berdampak besar terhadap hubungan bilateral kedua negara dan dinamika kawasan, terutama saat China dan Korea Utara sama-sama menghadapi ketegangan dengan AS.
"Presiden China tidak mengunjungi Korea Utara hanya karena jadwal biasa. Kunjungan Xi akan berimplikasi pada hubungan China dan Korea Utara," ujar profesor di Universitas Ewha Seoul, Leif-Eric Easley, seperti dilansir DW.
Kepala One Korea Center, lembaga penelitian yang berfokus pada dinamika politik di Semenanjung Korea, Kwak Gil Sup, menilai serangkaian pertemuan Xi dengan Kim ingin menunjukkan pengaruh besar China di Semenanjung Korea. Xi juga dinilai ingin menegaskan peran kepemimpinannya di kawasan Asia Timur Laut di tengah persaingannya dengan Amerika Serikat.
China selama ini merupakan penyokong ekonomi utama dan sekutu diplomatik terpenting Korea Utara. Para ahli menilai Beijing kerap menghindar atas pemberian sanksi PBB terhadap Pyongyang dan diam-diam memberikan bantuan agar negara tetangganya itu tetap bertahan.
Para analis menilai jika Xi berhasil memulihkan pengaruh eksklusif China atas Korea Utara, hal itu dapat menjadi daya tawar penting dalam hubungannya dengan Trump, yang berulang kali menyatakan ingin menghidupkan kembali diplomasi antara AS dan Korea Utara. Hubungan kedua negara sempat dipertanyakan dalam beberapa tahun terakhir karena Korea Utara lebih memprioritaskan kerja sama dengan Rusia, termasuk memasok pasukan dan senjata untuk membantu perang Rusia di Ukraina.
Sebagai timbal balik, Pyongyang memperoleh bantuan ekonomi dan militer dari Moskow. Para pakar memperkirakan Xi akan menawarkan berbagai paket bantuan ekonomi kepada Korea Utara, seperti pengiriman beras dan pupuk, pembukaan kembali wisata rombongan dari China, hingga proyek kerja sama ekonomi antarkedua negara.
"Korea Utara tidak bisa hanya bergantung pada Rusia. Mereka tetap perlu menjalin keselarasan dengan China," kata Kwak.
Pemimpin China tersebut juga diperkirakan tidak akan menekan Kim Jong Un terkait isu denuklirisasi Korea Utara. Sebaliknya, dia kemungkinan hanya akan berbicara secara umum mengenai perdamaian dan stabilitas di Semenanjung Korea.
Profesor hubungan internasional dari DePaul University, Minseon Ku, menilai Beijing kemungkinan telah menerima Korea Utara sebagai negara berkekuatan nuklir. Dia menilai Xi ingin menjaga stabilitas kawasan.
"Xi Jinping kemungkinan besar akan menyampaikan kepada Kim Jong Un bahwa China lebih mengutamakan stabilitas daripada apa pun," ujarnya.
Pengaruh Penting China bagi Korea Utara
China bisa dibilang memainkan peran yang hampir eksklusif dalam ketergantungan perdagangan Korea Utara yang minim. Menurut lembaga think tank berbasis di Washington, The National Committee on North Korea, Pyongyang bergantung pada China hingga 95% dari total perdagangan dan 85% dari ekspornya.
Hampir semua impor juga berasal dari China. Pada 2024, impor legal Korea Utara hanya mencapai USD 2,33 miliar, angka yang sangat kecil menurut standar global. Karena tidak memiliki produksi minyak domestik, pengiriman dari China mencakup minyak bumi dan bahan bakar lain yang sangat penting untuk menjaga ekonomi Korut tetap berjalan, bersama makanan, tekstil, mesin, elektronik, dan kendaraan.
Hal ini memberi Beijing pengaruh ekonomi yang sangat besar terhadap Kim Jong Un. Ekspor legal Korut sendiri lebih tidak mengesankan.
Menurut Korea Trade-Investment Promotion Agency (KOTRA), ekspor Korea Utara hanya mencapai sekitar USD 360 juta pada 2024. Penjualan luar negeri tersebut sangat kecil, dengan rambut palsu dan wig menjadi produk terlaris satu-satunya, menyumbang sekitar 40% dari total ekspor, terutama ke China, yang kemudian mengekspornya kembali ke seluruh dunia.
Korea Utara beralih ke industri wig untuk mendapatkan pemasukan devisa penting setelah sanksi memblokir ekspor tradisional utamanya seperti batu bara dan mineral, sementara rambut palsu tidak secara eksplisit dilarang. Negara komunis itu juga memiliki pasokan tenaga kerja murah yang melimpah dan sering kali bersifat kerja paksa, cocok untuk industri padat karya dan berteknologi rendah seperti pembuatan wig.
Barang lain seperti tungsten dan bijih lainnya, ikan beku, besi dan baja, serta komponen jam tangan masing-masing menyumbang kurang dari 10% dari total ekspor negara tersebut. Sejak sanksi diberlakukan, Pyongyang kehilangan sekitar USD 2,2 miliar (sekitar Rp 35,9 triliun) per tahun dalam pendapatan ekspor.
Meski demikian, Korea Utara masih menghasilkan jauh lebih banyak devisa keras melalui ekonomi bayangan (shadow economy). Negara itu mengirim puluhan ribu pekerja ke luar negeri, banyak di antaranya ke Rusia dan China, untuk bekerja di sektor konstruksi, penebangan kayu, pabrik, dan perikanan.
Program ini secara luas dipandang oleh kelompok hak asasi manusia dan PBB sebagai bentuk lain dari kerja paksa. Negara kemudian menyita sebagian besar upah mereka, menghasilkan sekitar USD 500 juta (sekitar Rp 8,15 triliun) per tahun.
Ribuan profesional komputer Korea Utara juga bekerja jarak jauh untuk perusahaan berbasis di AS, Korea Selatan, dan Uni Eropa dengan berpura-pura menjadi freelancer legal menggunakan identitas palsu, sering kali hasil pencurian identitas. Mereka sering memperoleh gaji tinggi yang kemudian dialirkan kembali ke rezim dan menghasilkan sekitar USD 800 juta bagi negara pada 2024.
Korea Utara juga menjalankan salah satu program peretasan paling canggih dan menguntungkan di dunia, sehingga sebuah think tank AS menyebut pelaku sibernya sebagai 'ancaman bersponsor negara paling berbahaya bagi sektor jasa keuangan'. Tahun lalu, peretas Korea Utara disebut mencuri rekor USD 2,02 miliar (sekitar Rp 32,9 triliun). dalam bentuk kripto, mewakili lebih dari setengah dari seluruh pencurian mata uang digital global pada tahun tersebut.
Namun, sumber uang terbesar, dan paling sulit dilacak, bagi negara komunis ini justru berasal dari perang di Ukraina dan hubungan dekat Pyongyang dengan Moskow. Korea Utara telah memasok Rusia dengan jutaan peluru artileri, roket, dan rudal balistik, memperkuat mesin perang Kremlin dan menghasilkan sekitar USD 7 miliar (sekitar Rp 114,1 triliun)hingga USD 13,8 (sekitar Rp 224,9 triliun) bagi rezim Kim sejak 2023.
Pendapatan tersebut, menurut pejabat intelijen yang berbasis di Seoul, digunakan untuk mempercepat program nuklir dan rudal balistik Korea Utara, sekaligus memperoleh tambahan minyak dan makanan dari China.
Tonton juga Video: Momen Kim Jong Un Sambut Kunjungan Presiden China Xi Jinping
