Perdana Menteri (PM) Palestina, Mohammed Shtayyeh, menegaskan Amerika Serikat (AS) tidak membutuhkan 'izin' Israel untuk membuka kembali Konsulat untuk warga Palestina di Yerusalem. PM Shtayyeh mendorong AS untuk menghormati janji-janji diplomatiknya.
Seperti dilansir AFP, Kamis (11/11/2021), pemerintahan Presiden Joe Biden berniat membuka kembali Konsulat AS di Yerusalem yang secara historis bertanggung jawab atas urusan Palestina. Misi diplomatik itu ditutup oleh pendahulu Biden, mantan Presiden Donald Trump, yang mengakui Yerusalem sebagai ibu kota Israel.
Misi diplomatik itu berlokasi di Yerusalem Barat, namun mencakup kantor layanan konsuler di Yerusalem Timur yang dicaplok Israel. Palestina mengklaim Yerusalem Timur sebagai bagian dari ibu kota negara mereka di masa depan.
"Amerika Serikat tidak memerlukan izin siapapun (untuk membuka kembali Konsulatnya)," tegas PM Shtayyeh saat berbicara kepada wartawan asing di Ramallah, Tepi Barat.
Penegasan itu disampaikan setelah Perdana Menteri (PM) Israel, Naftali Bennett, menyatakan 'tidak ada ruang untuk Konsulat Amerika lainnya di Yerusalem'. Pernyataan Bennett itu menegaskan bahwa pemerintah Israel akan menolak langkah AS membuka kembali Konsulatnya di Yerusalem.
Menteri Luar Negeri Israel, Yair Lapid, dalam pernyataan terpisah menyatakan bahwa Israel tidak akan keberatan dengan pembukaan misi diplomatik AS di Ramallah, Tepi Barat, yang menjadi lokasi kantor Otoritas Palestina (PA). PM Shtayyeh tidak setuju dengan usul Lapid tersebut.
"Ramallah bukan Yerusalem, dan Ramallah bukan ibu kota Palestina," ucapnya. "Harapan kami agar apa yang dijanjikan (AS) akan dipenuhi," imbuh PM Shtayyeh.
