.webp)
Perdana Menteri (PM) Palestina, Mohammed Shtayyeh, menegaskan Amerika Serikat (AS) tidak membutuhkan 'izin' Israel untuk membuka kembali Konsulat untuk warga Palestina di Yerusalem. PM Shtayyeh mendorong AS untuk menghormati janji-janji diplomatiknya.
Seperti dilansir AFP, Kamis (11/11/2021), pemerintahan Presiden Joe Biden berniat membuka kembali Konsulat AS di Yerusalem yang secara historis bertanggung jawab atas urusan Palestina. Misi diplomatik itu ditutup oleh pendahulu Biden, mantan Presiden Donald Trump, yang mengakui Yerusalem sebagai ibu kota Israel.
Misi diplomatik itu berlokasi di Yerusalem Barat, namun mencakup kantor layanan konsuler di Yerusalem Timur yang dicaplok Israel. Palestina mengklaim Yerusalem Timur sebagai bagian dari ibu kota negara mereka di masa depan.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Amerika Serikat tidak memerlukan izin siapapun (untuk membuka kembali Konsulatnya)," tegas PM Shtayyeh saat berbicara kepada wartawan asing di Ramallah, Tepi Barat.
Penegasan itu disampaikan setelah Perdana Menteri (PM) Israel, Naftali Bennett, menyatakan 'tidak ada ruang untuk Konsulat Amerika lainnya di Yerusalem'. Pernyataan Bennett itu menegaskan bahwa pemerintah Israel akan menolak langkah AS membuka kembali Konsulatnya di Yerusalem.
Menteri Luar Negeri Israel, Yair Lapid, dalam pernyataan terpisah menyatakan bahwa Israel tidak akan keberatan dengan pembukaan misi diplomatik AS di Ramallah, Tepi Barat, yang menjadi lokasi kantor Otoritas Palestina (PA). PM Shtayyeh tidak setuju dengan usul Lapid tersebut.
"Ramallah bukan Yerusalem, dan Ramallah bukan ibu kota Palestina," ucapnya. "Harapan kami agar apa yang dijanjikan (AS) akan dipenuhi," imbuh PM Shtayyeh.
Bennett dikenal sangat menentang berdirinya negara Palestina yang merdeka. Dia juga menentang keras diplomasi Palestina di Yerusalem. Di sisi lain, pembukaan kembali Konsulat AS juga akan memicu masalah politik bagi sang PM Israel.
Jika dia mengizinkan rencana pembukaan kembali Konsulat AS berlanjut, maka itu akan dipandang memperkuat klaim Palestina atas Yerusalem. Posisi itu dinilai akan mengganggu koalisi pemerintahan Bennett yang beranggota delapan partai dengan latar belakang beragam.
PM Shtayyeh dalam pernyataannya juga menyerukan tindakan lebih tegas dari AS terhadap perluasan permukiman Yahudi di Tepi Barat -- wilayah yang kini ditinggali 475 ribu warga Yahudi yang hidup di komunitas yang dianggap ilegal di bawah hukum internasional.
