Israel Tolak Konsulat AS Dibuka Lagi di Yerusalem, Palestina Mengecam!

Novi Christiastuti - detikNews
Senin, 08 Nov 2021 16:33 WIB
FILE - A flag of the United States flies outside the then US consulate building in Jerusalem, March 4, 2019. The Palestinians have slammed Israel for rejecting the promised reopening of the U.S. consulate in Jerusalem. The Palestinian Foreign Ministry said Sunday, Nov. 7, 2021, that Israel, as an occupying power, could not veto the U.S. decision. Israel says there is no room for another U.S. mission in Jerusalem. The Trump administration shuttered the U.S. Jerusalem consulate, an office that for years served as the de facto embassy to the Palestinians. (AP Photo/Ariel Schalit, File)
Konsulat AS di Yerusalem dalam foto tahun 2019 (AP Photo/Ariel Schalit, File)
Ramallah -

Otoritas Palestina mengecam penolakan yang diberikan Israel terhadap keputusan Amerika Serikat (AS) untuk membuka kembali Konsulatnya di Yerusalem Timur. Ditegaskan Palestina bahwa Israel tidak memiliki hak untuk memveto keputusan pemerintah AS.

Seperti dilansir Xinhua News Agency dan Associated Press, Senin (8/11/20210, penolakan terhadap Konsulat AS di Yerusalem Timur kembali disampaikan Perdana Menteri (PM) Israel, Naftali Bennett, dalam pernyataannya pada Sabtu (6/11) malam waktu setempat.

"Tidak ada ruang untuk Konsulat Amerika lainnya di Yerusalem," tegas Bennett kepada wartawan setempat. "Yerusalem adalah ibu kota dari satu negara dan itu adalah negara Israel," imbuhnya.

Menteri Urusan Sipil Palestina, Hussein al-Sheikh menyebut pernyataan Bennett itu menjadi 'tantangan baru bagi pemerintahan Biden, yang telah berulang kali mengumumkan niatnya untuk membuka kembali Konsulatnya di Yerusalem Timur'.

Dalam pernyataan terpisah, Kementerian Luar Negeri Palestina memandang pembukaan kembali Konsulat AS di Yerusalem sebagai bagian komitmen komunitas internasional untuk mengakhiri pendudukan Israel selama bertahun-tahun atas wilayah yang diupayakan Palestina sebagai negara mereka di masa depan.

"Yerusalem Timur merupakan bagian tidak terpisahkan dari wilayah Palestina dan merupakan ibu kota negara Palestina," demikian pernyataan Kementerian Luar Negeri Palestina.

"Israel, sebagai kekuatan pendudukan, tidak memiliki hak untuk memveto keputusan pemerintahan AS," tegas pernyataan tersebut.