.webp)
Otoritas Iran menyerukan kepada pemerintahan Presiden Amerika Serikat (AS), Joe Biden, untuk mencabut sanksi-sanksi yang diterapkan kembali oleh pemerintahan era mantan Presiden Donald Trump demi menyelamatkan kesepakatan nuklir tahun 2015. Biden diminta untuk mencabut sanksi AS untuk Iran 'tanpa syarat'.
Seperti dilansir AFP, Sabtu (23/1/2021), pemerintahan era Trump pada tahun 2018 menarik AS secara sepihak dari kesepakatan nuklir Iran, yang secara resmi disebut sebagai Rencana Aksi Komprehensif Gabungan (JCPOA). Kesepakatan itu dicapai tahun 2015 antara Iran dengan AS, China, Rusia, Inggris, Prancis dan Jerman.
JCPOA menawarkan keringanan sanksi sebagai imbalan atas pembatasan ambisi nuklir Iran dan jaminan negara itu tidak akan membuat bom atom. Iran pada saat itu menyatakan pihaknya hanya mengejar program energi nuklir sipil.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Namun setelah Trump menarik AS dari JCPOA, pemerintahannya menerapkan kembali sanksi keras pada Iran sebagai bagian dari kebijakan 'tekanan maksimum'. Sanksi-sanksi itu menargetkan penjualan minyak Iran yang vital dan hubungan negara itu dengan perbankan internasional, yang semakin membawa perekonomian Iran ke jurang resesi.
Sejak tahun 2019, Iran menangguhkan kepatuhannya pada batasan-batasan yang ditetapkan JCPOA sebagai respons atas penerapan kembali sanksi-sanksi AS. Namun beberapa waktu terakhir, pemerintah Iran mengisyaratkan kesiapan untuk kembali berkomunikasi dengan AS di bawah Biden, yang telah mengutarakan kesediaan kembali berdiplomasi dengan Iran.
"Pemerintahan baru di Washington memiliki pilihan fundamental untuk diambil," cetus Menteri Luar Negeri Iran, Mohammad Javad Zarif, yang menjadi salah satu penyusun kesepakatan nuklir tahun 2015.
Zarif menyatakan bahwa pemerintahan Biden 'bisa merangkul kebijakan yang gagal dari pemerintahan Trump' atau 'bisa memilih jalan yang lebih baik dengan mengakhiri kebijakan 'tekanan maksimum' Trump yang gagal dan kembali ke kesepakatan yang ditinggalkan pendahulunya'.
"Tapi jika Washington sebaliknya bersikeras untuk menarik konsesi, maka peluang ini akan hilang," imbuhnya.
