.webp)
Perdana Menteri (PM) Thailand, Prayuth Chan-O-Cha, menegaskan dirinya tidak akan mengundurkan diri dari jabatannya. Penegasan ini disampaikan saat puluhan ribu demonstran antipemerintah tetap beraksi meski ada larangan berkumpul di bawah dekrit darurat yang diberlakukan pekan ini.
"Saya tidak akan mundur," tegas PM Prayuth seperti dilansir Reuters, Jumat (16/10/2020).
Penegasan ini disampaikan PM Prayuth setelah menggelar rapat kabinet mendadak dengan jajaran pemerintahannya pada Jumat (16/10) waktu setempat.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Selain berita tersebut, berikut ini berita-berita internasional yang menarik perhatian pembaca detikcom, hari ini, Jumat (16/10/2020):
- 2 Demonstran Didakwa Kekerasan pada Ratu Thailand, Terancam Vonis Mati
Kepolisian Thailand menyatakan bahwa dua warga akan didakwa atas percobaan melakukan tindak kekerasan terhadap Ratu Suthida. Dakwaan tersebut memiliki ancaman hukuman mati.
Seperti dilansir Reuters, Jumat (16/10/2020), dakwaan itu masih terkait dengan insiden saat iring-iringan kendaraan yang membawa Ratu Suthida diganggu dan diolok-olok oleh sekelompok demonstran di Bangkok pada Rabu (14/10) waktu setempat.
Rekaman video menunjukkan bahwa sekelompok demonstran mengangkat tangan mereka untuk memberikan salam hormat tiga jari yang menjadi simbol perlawanan terhadap pemerintah saat konvoi Ratu Suthida melewati mereka.
Beberapa demonstran juga meneriakkan 'pajak kami', yang merujuk pada keluhan untuk pengeluaran pihak istana. Polisi yang ada di lokasi lantas mendorong para demonstran menjauh dari iring-iringan kendaraan Ratu Suthida.
- Anwar Ibrahim Dipanggil Polisi Malaysia, Ada Apa?
Tokoh oposisi Malaysia, Anwar Ibrahim, dipanggil pihak kepolisian untuk dimintai keterangan pada Jumat (16/10) waktu setempat. Pemanggilan ini terkait soal beredarnya daftar nama anggota parlemen Malaysia yang diklaim mendukung Anwar untuk menjadi Perdana Menteri (PM).
Seperti dilaporkan kantor berita Bernama dan dilansir The Star, Jumat (16/10/2020), Direktur Departemen Investigasi Kriminal (CID) pada Kepolisian Federal Malaysia, Huzir Mohamed, menuturkan bahwa Anwar diminta untuk memberikan keterangannya kepada Unit Penyelidikan Khusus CID.
"Kami sedang menyelidiki menyebarnya daftar 121 anggota parlemen yang diduga mendukung dirinya (Anwar-red). Kami menerima 113 laporan polisi tentang masalah tersebut," ucap Huzir dalam pernyataannya.
- Didemo 10 Ribu Orang, PM Thailand Tolak Mundur
Perdana Menteri (PM) Thailand, Prayuth Chan-O-Cha, menegaskan dirinya tidak akan mengundurkan diri dari jabatannya. Penegasan ini disampaikan saat puluhan ribu demonstran antipemerintah tetap beraksi meski ada larangan berkumpul di bawah dekrit darurat yang diberlakukan pekan ini.
"Saya tidak akan mundur," tegas PM Prayuth seperti dilansir Reuters, Jumat (16/10/2020).
Penegasan ini disampaikan PM Prayuth setelah menggelar rapat kabinet mendadak dengan jajaran pemerintahannya pada Jumat (16/10) waktu setempat.
- Jepang Akan Lepaskan Air Terkontaminasi dari PLTN Fukushima ke Lautan
Otoritas Jepang telah memutuskan untuk melepaskan lebih dari 1 juta ton air dari pembangkit nuklir Fukushima yang rusak, ke lautan. Keputusan ini diambil setelah pertimbangan selama bertahun-tahun dan di tengah tentangan keras dari nelayan setempat.
Seperti dilansir AFP, Jumat (16/10/2020), air Fukushima yang akan dilepaskan ke lautan ini telah disaring dan diolah untuk mengurangi kadar radioaktifnya. Misi pelepasan ini akan memakan waktu setidaknya selama beberapa dekade ke depan.
Laporan Nikkei, The Yomiuri dan beberapa media lokal lainnya menyebut operasi ini kemungkinan akan dimulai paling cepat tahun 2022 mendatang.
Keputusan ini mengakhiri perdebatan panjang soal bagaimana cara membuang cairan yang termasuk air yang sebelumnya digunakan untuk mendinginkan pembangkit listrik tenaga nuklir yang rusak akibat tsunami dahsyat tahun 2011 lalu. Awal tahun ini, panel pemerintah Jepang menyatakan bahwa opsi melepaskan air terkontaminasi itu ke lautan atau menguapkannya menjadi 'pilihan yang realistis'.
- Joe Biden Berjanji Akan Lindungi Hak LGBTQ di AS
Calon presiden Amerika Serikat (AS) dari Partai Demokrat, Joe Biden berjanji akan menjamin hak-hak kaum lesbian, gay, bisexual dan queer (LGBTQ). Biden akan mengubah hukum di AS.
"Bagaimana saya memastikan hak-hak orang LGBTQ + dilindungi oleh hukum AS? Saya akan mengubah hukum," tulis Biden dalam cuitannya di Twitter, Jumat (16/10/2020).
Janji kampanye ini merupakan salah satu dari janjinya. Sebelumnya, dalam video Youtube surat kabar AS, The Hill pada Selasa (21/7/2020), Biden berjanji jika terpilih dan berkantor di Kantor Oval Gedung Putih, dia akan menandatangani undang-undang kejahatan rasial dan menunjuk staf Muslim.
"Saya ingin bekerja dalam kemitraan dengan Anda untuk memastikan suara Anda termasuk dalam proses pengambilan keputusan, saat kami bekerja untuk membangun kembali bangsa kita," kata Biden dalam acara virtual yang diselenggarakan oleh Emgage Action, sebuah komunitas muslim (Political Action Committee/PAC) yang terbesar di AS.
