.webp)
Uni Emirat Arab (UEA) kini membuat perjanjian hubungan diplomatik dengan Israel. Perjanjian ini pun membuat UEA panen kecaman.
Garda Revolusi Iran berjanji akan ada konsekuensi berbahaya bagi UEA. Seperti dilansir dari Associated Press (AP), Sabtu (15/8/2020), UEA adalah negara Teluk Arab pertama yang melakukannya dan negara Arab ketiga yang menjalin hubungan normal dengan Israel, musuh bebuyutan regional Iran.
Garda Revolusi Iran menyebut kesepakatan itu sebagai perjanjian "memalukan" dan "tindakan jahat" yang dirancang oleh AS, menurut pernyataan Garda Revolusi Iran seperti yang disiarkan situs web Iran, Sepah News.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Garda Revolusi Iran memperingatkan bahwa kesepakatan UEA dengan Israel akan memundurkan pengaruh Amerika di Timur Tengah, dan membawa "masa depan yang berbahaya" bagi pemerintah UEA.
Presiden Iran, Hassan Rouhani, juga mengecam langkah UEA tersebut. Dalam pidato yang disiarkan televisi Sabtu (15/8), Rouhani memperingatkan bahwa UEA telah membuat "kesalahan besar" dalam mencapai kesepakatan untuk menormalisasi hubungan dengan Israel.
Rouhani memperingatkan UEA agar tidak mengizinkan Israel memiliki "pijakan di wilayah tersebut."
Tonton juga 'Politikus Palestina: Perjanjian Damai, UEA Membawa "Belati Beracun"':
Sementara itu, Menteri Luar Negeri Iran, Mohammad Javad Zarif, menyebut perjanjian itu pengkhianatan yang menyakitkan terhadap Arab dan negara-negara lain di kawasan itu.
Presiden Turki, Recep Tayyip Erdogan, menyatakan bahwa Turki bisa saja menangguhkan hubungan diplomatik dengan UEA setelah perjanjian itu.
"Saya memberikan perintah kepada Menteri Luar Negeri. Saya katakan bahwa kita bisa menangguhkan hubungan diplomatik dengan pemerintahan Abu Dhabi (UEA) atau menarik Duta Besar kita," ucap Erdogan kepada wartawan setempat, seperti dilansir AFP, Sabtu (15/8/2020).
Sedangkan otoritas Palestina mengecam perjanjian itu dan menyebutnya sebagai 'pengkhianatan' oleh UEA. Palestina juga menarik segera Duta Besar-nya di UEA sebagai bentuk protes atas perjanjian damai itu.
Namun, perjanjian itu mendapat dukungan dari tiga negara Arab, yakni Oman, Bahrain dan Yordania. Ketiga negara itu menyambut baik perjanjian yang mengatur normalisasi hubungan antara UEA dan Israel itu.
Seperti dilansir Reuters dan kantor berita Anadolu, Sabtu (15/8/2020), otoritas Oman menyatakan dukungan atas keputusan UEA untuk menormalisasi hubungan dengan Israel. Oman mengharapkan perjanjian itu bisa berkontribusi pada perdamaian yang menyeluruh, adil dan berkelanjutan di Timur Tengah.
Juru bicara Kementerian Oman, seperti dikutip kantor berita Oman News Agency (ONA), menyebut perjanjian UEA dan Israel itu sebagai langkah 'bersejarah'. "Kesultanan Oman mendukung perjanjian itu," sebut sejumlah sumber pada Kementerian Luar Negeri Oman.
Otoritas Bahrain dalam pernyataannya menyebut perjanjian damai antara UEA dan Israel itu meningkatkan kesempatan bagi terwujudnya perdamaian di kawasan Timur Tengah. Bahrain bahkan memuji Amerika Serikat (AS) -- sebagai penengah dalam perjanjian ini -- untuk upayanya mewujudkan kesepakatan UEA dan Israel.
"(Perjanjian UEA-Israel) Ini sebuah langkah untuk meningkatkan peluang dalam mencapai perdamaian di Timur Tengah," demikian pernyataan Kementerian Luar Negeri Bahrain.
"Kerajaan Bahrain menyampaikan selamat secara hangat kepada UEA bersama dengan AS dan Israel karena mencapai kesepakatan yang menghentikan pencaplokan wilayah Palestina," sebut Kementerian Luar Negeri Bahrain dalam pernyataannya.
Sementara itu, otoritas Yordania yang juga memberikan sambutan baik, menyebut bahwa perjanjian itu bisa memiliki dampak bermanfaat jika mendorong Israel untuk menerima negara Palestina yang berdiri di wilayah yang diduduki sejak Perang Timur Tengah tahun 1967 silam.
"Jika Israel menganggapnya sebagai insentif untuk mengakhiri pendudukan... itu akan membawa kawasan menuju perdamaian yang adil," ucap Menteri Luar Negeri, Ayman Safadi.
