.webp)
Seperti dilansir Reuters, Rabu (25/9/2019), Ketua DPR AS Nancy Pelosi, dari Partai Demokrat, mengumumkan dimulainya penyelidikan pemakzulan pada Selasa (24/9) waktu setempat. Pelosi menegaskan 'tidak ada satupun yang di atas hukum'.
Penyelidikan pemakzulan menuai dukungan besar di kalangan anggota parlemen dari Partai Demokrat, terutama setelah muncul laporan soal Trump dalam percakapan telepon pada 25 Juli lalu, menekan Presiden Ukraina, Volodymyr Zelenskiy, untuk menyelidiki mantan Wakil Presiden AS Joe Biden yang kini menjadi kandidat capres dari Partai Demokrat dan putranya, Hunter.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Hunter diketahui pernah bekerja di sebuah perusahaan pengeboran gas di Ukraina. Desakan Trump kepada Ukraina untuk meluncurkan penyelidikan terhadap Hunter dan Biden -- jika terbukti benar -- dianggap tidak pantas. Pelosi bahkan menyebut tindakan Trump membahayakan keamanan nasional dan melanggar Konstitusi AS.
Penyelidikan pun dilakukan oleh DPR AS untuk mencari tahu apakah Trump benar-benar meminta bantuan Ukraina untuk memfitnah Biden, yang berpotensi menjadi penantang utama Trump dalam pemilihan presiden tahun 2020 mendatang.
Dalam pernyataan via Twitter pada Selasa (24/9) waktu setempat, Trump menyebut percakapan telepon pada 25 Juli lalu 'sangat ramah dan sungguh pantas'. Trump juga menegaskan dirinya 'tidak memberikan tekanan apapun' kepada Zelenskiy. Penyelidikan pemakzulan disebut Trump sebagai 'sampah Witch Hunt'.
Terlepas dari itu, sebenarnya bagaimana proses pemakzulan di AS berjalan. Berikut penjelasannya:
Mengapa pemakzulan?
Pendiri AS membentuk kantor kepresidenan dan khawatir kekuasaannya bisa disalahgunakan. Jadi pendiri AS memasukkan sebuah prosedur untuk melengserkan seorang Presiden yang masih aktif menjabat, dalam Konstitusi AS.
Di bawah Konstitusi AS, seorang Presiden bisa dilengserkan dari jabatannya atas berbagai tindakan seperti 'pengkhianatan, suap atau kejahatan dan pelanggaran tingkat tinggi lainnya'. Maksud pasti dari ketentuan itu tidak terlalu jelas. Namun secara historis, kejahatan dan pelanggaran itu mencakup korupsi dan pelanggaran kepercayaan publik lainnya.
Seorang Presiden AS tidak perlu harus melanggar aturan hukum secara spesifik untuk bisa dinyatakan telah melakukan pelanggaran yang bisa dimakzulkan.
Banyak pengamat hukum yang menyebut bahwa menekan seorang pemimpin asing atau kepala negara lain untuk mencampuri pemilu AS merupakan salah satu tindakan, yang oleh pendiri AS, akan dianggap sebagai pelanggaran yang bisa dimakzulkan.
Bagaimana proses pemakzulan berjalan?
Kesalahpahaman soal 'pemakzulan' adalah kata tersebut merujuk pada melengserkan seorang Presiden dari jabatannya. Faktanya, pemakzulan hanya merujuk pada level HOR atau DPR AS -- kamar rendah dalam Kongres AS -- yang mengajukan tuduhan atau dakwaan yang mirip seperti dalam kasus pidana.
Masih terus menjadi perdebatan soal bagaimana penyelidikan pemakzulan harus dimulai. Doug Collins, anggota terkemuka dari Partai Republik dalam Komisi Kehakiman DPR AS, berargumen bahwa penyelidikan pemakzulan secara resmi tidak akan dimulai hingga DPR AS secara keseluruhan menggelar memvoting untuk meloloskannya. Namun para anggota parlemen dari Partai Demokrat berargumen bahwa voting tidak diperlukan.
Komisi Kehakiman DPR AS telah secara historis memimpin penyelidikan pemakzulan, namun pemimpin Partai Demokrat juga bisa menentukan untuk memilih komisi tersendiri untuk memimpin penyelidikan.
Jika mayoritas dari 435 anggota DPR AS menyetujui dakwaan yang diajukan, atau yang disebut sebagai 'pasal pemakzulan', maka prosesnya akan berlanjut ke Senat AS -- kamar atas dalam Kongres AS -- yang akan menggelar persidangan untuk menentukan apakah Presiden AS bersalah.
Dalam persidangan yang bisa berlangsung berbulan-bulan tersebut, anggota DPR AS akan bertindak sebagai jaksa dan para Senator AS sebagai dewan juri, dengan hakim Mahkamah Agung AS yang memimpin jalannya sidang. Suara dari dua pertiga mayoritas anggota Senat AS -- dari total 100 anggota -- diperlukan untuk menyatakan Presiden AS bersalah dan mencopotnya dari jabatan.
Dalam persidangan, para anggota parlemen AS tidak perlu harus membuktikan dakwaan tanpa keraguan -- standar pembuktian dalam kasus pidana.
Formasi partai politik dalam Kongres AS
DPR AS saat ini diketahui terdiri atas 235 anggota dari Partai Demokrat dan 199 anggota dari Partai Republik serta satu anggota independen. Dengan formasi ini, Demokrat bisa memakzulkan Trump tanpa dukungan Republikan.
Namun prosesnya belum selesai, karena Senat AS harus mengambil langkah selanjutnya untuk benar-benar melengserkan Trump dari jabatannya. Agar pemakzulan bisa terwujud, sedikitnya dua pertiga mayoritas Senat AS harus menyetujuinya.
Saat ini, Senat AS terdiri atas 53 Senator Republikan dan 45 Senator Demokrat serta dua Senator independen yang biasanya berkoalisi dengan Demokrat.
Ini berarti, sedikitnya dibutuhkan 67 suara Senator AS agar Trump bisa benar-benar dimakzulkan. Atau dengan kata lain, sedikitnya 20 Senator Republikan bersama seluruh Senator Demokrat dan independen harus menyetujui pemakzulan Trump.
Dalam situasi lain, mayoritas Senator Republikan juga bisa dengan segera mengugurkan dakwaan terhadap Trump tanpa mempertimbangkan bukti yang ada.
Sepanjang sejarah AS, belum pernah ada presiden yang lengser sebagai dampak langsung dari pemakzulan. Satu Presiden AS, Richard Nixon, mundur tahun 1974 sebelum dimakzulkan. Dua Presiden AS, Andrew Johnson tahun 1868 dan Bill Clinton tahun 1998, dimakzulkan DPR AS, namun dibebaskan oleh Senat AS.
Siapa yang menjadi Presiden AS jika Trump dimakzulkan?
Jika memang Senat AS menyetujui pemakzulan Trump, maka Wakil Presiden AS Mike Pence yang selanjutnya akan memegang jabatan sementara sebagai Presiden AS. Pence akan menjabat selama sisa masa jabatan Trump, yang berakhir pada 20 Januari 2021 mendatang.
Apakah ada cara lain untuk melengserkan Presiden AS?
Di bawah amandemen ke-25 Konstitusi AS, seorang Presiden bisa digantikan oleh Wakil Presiden jika sang pemimpin eksekutif tidak mampu menjalankan tugasnya, seperti karena kondisi medis atau mental yang membuatnya lumpuh. Prosesnya akan dimulai dengan Wakil Presiden dan mayoritas anggota Kabinet memberitahu Kongres AS bahwa Presiden tidak mampu menjalankan tugasnya.
Halaman 2 dari 5
Hoegeng Awards 2025
Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini
