Seperti dilansir Reuters, Rabu (25/9/2019), Ketua DPR AS Nancy Pelosi, dari Partai Demokrat, mengumumkan dimulainya penyelidikan pemakzulan pada Selasa (24/9) waktu setempat. Pelosi menegaskan 'tidak ada satupun yang di atas hukum'.
Penyelidikan pemakzulan menuai dukungan besar di kalangan anggota parlemen dari Partai Demokrat, terutama setelah muncul laporan soal Trump dalam percakapan telepon pada 25 Juli lalu, menekan Presiden Ukraina, Volodymyr Zelenskiy, untuk menyelidiki mantan Wakil Presiden AS Joe Biden yang kini menjadi kandidat capres dari Partai Demokrat dan putranya, Hunter.
Hunter diketahui pernah bekerja di sebuah perusahaan pengeboran gas di Ukraina. Desakan Trump kepada Ukraina untuk meluncurkan penyelidikan terhadap Hunter dan Biden -- jika terbukti benar -- dianggap tidak pantas. Pelosi bahkan menyebut tindakan Trump membahayakan keamanan nasional dan melanggar Konstitusi AS.
Penyelidikan pun dilakukan oleh DPR AS untuk mencari tahu apakah Trump benar-benar meminta bantuan Ukraina untuk memfitnah Biden, yang berpotensi menjadi penantang utama Trump dalam pemilihan presiden tahun 2020 mendatang.
Dalam pernyataan via Twitter pada Selasa (24/9) waktu setempat, Trump menyebut percakapan telepon pada 25 Juli lalu 'sangat ramah dan sungguh pantas'. Trump juga menegaskan dirinya 'tidak memberikan tekanan apapun' kepada Zelenskiy. Penyelidikan pemakzulan disebut Trump sebagai 'sampah Witch Hunt'.
Terlepas dari itu, sebenarnya bagaimana proses pemakzulan di AS berjalan. Berikut penjelasannya:
