Cabut RUU Ekstradisi, Pemimpin Hong Kong Tawarkan 4 Langkah Atasi Krisis

Seorang warga Hong Kong sedang menonton pengumuman Carrie Lam soal pencabutan RUU ekstradisi (AP Photo/Vincent Yu)

Hong Kong - Dalam pengumumannya mencabut rancangan undang-undang (RUU) ekstradisi, pemimpin Hong Kong Carrie Lam menawarkan empat langkah untuk memulai dialog dengan masyarakat demi mencari solusi. Apa saja empat langkah yang ditawarkan Lam?

Seperti dilansir Channel News Asia, Rabu (4/9/2019), Lam pada pekan ini akhirnya mengumumkan pencabutan resmi RUU ekstradisi yang telah memicu unjuk rasa besar-besaran, yang seringkali berujung bentrokan, dalam beberapa bulan terakhir di Hong Kong.

Disebutkan Lam bahwa langkah ini diambil untuk meredakan kekhawatiran publik terhadap RUU yang mengizinkan ekstradisi tersangka ke China daratan, yang pengadilannya dikendalikan Partai Komunis itu. RUU ini dipandang publik Hong Kong sebagai agenda terselubung China untuk mencampuri sistem hukum mereka.

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Diketahui juga bahwa para demonstran antipemerintah memiliki lima tuntutan utama yang harus dipenuhi. Lima tuntutan demonstran terdiri atas pencabutan RUU ekstradisi secara permanen, penyelidikan independen terhadap taktik kepolisian dalam bentrokan yang memicu korban luka, menuntut pengampunan untuk demonstran yang ditangkap, menghapus penggunaan istilah 'rusuh' untuk menyebut unjuk rasa dan menggelar pemilu yang sepenuhnya demokratis.

Dari kelima tuntutan itu, Lam tidak mengabulkan seluruhnya. Dia dan pemerintahannya justru menawarkan empat langkah yang dimaksudkan untuk memulai dialog dan mencari solusi bersama bagi krisis yang menyelimuti Hong Kong saat ini. Apa saja?

Langkah pertama, pemerintah Hong Kong akan secara resmi mencabut RUU ekstradisi demi sepenuhnya menenangkan kekhawatiran publik. Sekretaris Keamanan akan mengajukan mosi sesuai dengan Aturan Prosedur saat Dewan Legislatif, sebutan untuk parlemen Hong Kong, kembali bersidang usai reses.

Langkah kedua, pemerintah Hong Kong akan sepenuhnya mendukung kinerja Dewan Pelaporan Polisi Independen (IPCC). Lam menunjuk dua anggota baru untuk menjadi anggota IPCC, yang bertugas menyelidiki pelaporan soal tindakan dan aksi polisi dalam menangani unjuk rasa.

"Saya bersumpah bahwa pemerintah akan secara serius menindaklanjuti rekomendasi yang disampaikan dalam laporan IPCC," tegas Lam.

Langkah ketiga, Lam dan jajarannya akan menjangkau masyarakat untuk memulai dialog langsung. Orang-orang dari semua lapisan masyarakat, dengan sikap dan latar belakang berbeda diundang untuk saling berbagi pandangan dan menyuarakan keluhan mereka.

"Kita harus mencari cara untuk mengatasi ketidakpuasan dalam masyarakat dan untuk mencari solusi," cetus Lam.

Langkah keempat, Lam akan mengundang tokoh masyarakat, kalangan profesional dan akademisi untuk secara independen memeriksa dan mengkaji persoalan-persoalan mendalam yang ada di dalam masyarakat dan untuk menyarankan pemerintah soal solusi yang harus dicari.

Setelah lebih dari dua bulan terjadi kerusuhan sosial, sangat jelas bagi banyak orang bahwa ketidakpuasan telah meluas melampaui RUU itu. Ketidakpuasan itu melingkupi isu politik, ekonomi dan sosial, juga termasuk bagaimana publik bisa terlibat penuh dalam pengambilan keputusan oleh pemerintah.

"Kita bisa membahas semua isu ini dalam platform dialog kita yang baru," ucap Lam.

"Tim saya dan saya berharap agar empat langkah yang baru diumumkan ini bisa membantu masyarakat kita untuk bergerak maju. Mari kita ganti konflik dengan percakapan, dan mari kita cari solusinya," tandas Lam dalam pernyataan yang disiarkan televisi-televisi Hong Kong.

Halaman 1 2

Selanjutnya