Jelang Hari Penyatuan Kembali Jerman Barat dan Timur ke-36 yang jatuh pada 3 Oktober 2026, lembaga survei infratest dimap meminta 1.303 partisipan survei yang memiliki hak pilih dalam pemilu, untuk menilai situasi pribadi mereka.
Dari dua puluh persen partisipan yang menyatakan warga Jerman Timur, 44% di antaranya merasa reunifikasi memberikan keuntungan, 25% di antaranya merasa reunifikasi tidak memberi dampak besar bagi kehidupan mereka pribadi.
Lebih dari setengah responden Jerman Barat mengatakan bahwa reunifikasi tidak memiliki dampak besar pada kehidupan pribadi mereka. Sisanya, 19% mengatakan reunifikasi berdampak positif, sementara 18% mengatakan berdampak negatif.
Jerman telah melalui tiga pemilihan negara bagian pada September lalu, dua di antaranya adalah negara bagian Jerman Timur yakni Sachsen Anhalt dan Mecklenburg Vorpommern. Pemilihan tersebut dianggap sebagai ujian akan sentimen pemilih nasional. Hasilnya sangat 'memukul' partai tengah-kanan Partai Demokrat Kristen (CDU), partainya Kanselir Friedrich Merz.
Di Sachsen Anhalt dan ibu kota Berlin, di mana CDU sebelumnya berkuasa, kini merosot 10% dari pemilu sebelumnya. Di Mecklenburg-Verpommern, CDU bahkan gagal melewati ambang batas 5% untuk mengamankan kursi di parlemen. Hal yang belum pernah terjadi sebelumnya dalam sejarah Jerman.
Kanselir Merz ingin tetap menjabat
Dukungan dan popularitas Merz kian merosot pasca pemilu. Koalisi yang dipimpinnya, yakni Partai CDU dan Partai Uni Sosial Kristen (CSU) yang konservatif, serta Partai Sosial Demokrat (SPD) sayap tengah-kiri, makin kehilangan popularitas. Hanya satu dari 10 responden dalam survei tersebut yang menyatakan puas dengan kinerja pemerintah federal dan kinerja kanselir, angka terendah dalam sejarah. Bahkan hanya 40% pendukung CDU yang puas dengan kepemimpinan Merz.
Partai sayap kanan ekstrem AfD meraup suara
Partai Aternatif untuk Jerman (AfD), yang oleh badan intelijen dalam negeri Jerman diklasifikasikan sebagai bagian ekstremis sayap kanan, terus diuntungkan dari ketidakpuasan pemilih akan partai-partai pemerintahan.
Jika pemilu federal diadakan sekarang, aliansi CDU/CSU hanya akan meraih 20% suara. Itu merupakan salah satu angka terendah dalam sejarah partai tersebut, jauh dari 43,8% yang diraihnya pada pemilu pertama setelah reunifikasi pada tahun 1990.
SPD hanya memperoleh 13% dalam jajak pendapat. Ini berarti bahwa partai-partai yang berkuasa secara keseluruhan bahkan tidak mencapai sepertiga suara dan akan kehilangan mayoritasnya di parlemen.
AfD akan jadi kekuatan politik terkuat. Partai ini secara konsisten memperoleh 27% dalam jajak pendapat di seluruh negeri. Partai yang berfokus pada perlindungan lingkungan dan keberlanjutan, Partai Hijau, mengalami sedikit kenaikan, mencapai 16%, sementara Partai Sosialis Kiri mengalami penurunan menjadi 11%. Dengan hasil ini, membentuk mayoritas di parlemen nasional akan menjadi tugas yang sangat berat.
AI, Rusia, dan Kebijakan Donald Trump
Secara umum, situasi di Jerman hanya membuat satu dari delapan orang merasa optimis, sementara hampir sembilan dari 10 orang menyatakan khawatir.
Dua pertiga responden mengatakan mereka khawatir, manusia kehilangan kendalinya atas akal imitasi (AI) serta konsekuensi kebijakan Presiden AS Donald Trump atas Jerman. Enam dari 10 orang menyatakan kekhawatiran tentang perubahan iklim, dan lebih dari setengah responden mengatakan mereka khawatir Rusia menyerang negara-negara lainnya di Eropa.
Sekitar satu dari dua responden takut mereka tidak akan mampu mempertahankan standar hidup mereka di masa depan. Jumlah yang sama juga merasa khawatir tentang imigrasi Jerman.
Namun, sumber kekhawatiran terbesar bagi warga Jerman sejauh ini adalah ketidakmampuan partai-partai politik untuk menemukan solusi bersama terhadap isu-isu utama.
Reformasi sosial haruslah adil
Jerman memiliki populasi lansianya meningkat dengan pesat. Semakin sedikit pekerja yang harus menanggung pensiunan yang semakin banyak.
Masyarakat yang menua juga membebani sistem perawatan kesehatan. Sejak 2015, jumlah orang yang membutuhkan perawatan jangka panjang telah meningkat dari sekitar 2,8 juta menjadi sekitar 6,5 juta, dan tren ini terus meningkat.
Menurut survei ARD Deutschlandtrend, hanya satu dari enam pemilih yang memenuhi syarat yakin bahwa pemerintah federal akan berhasil membuat sistem jaminan sosial berkelanjutan di masa depan.
Tidak semua responden bersedia merogoh kocek sendiri: Pemilih yang cenderung mendukung partai-partai berhaluan kiri lebih mungkin menerima kenaikan iuran jaminan sosial daripada pemotongan manfaat. Kalangan pemilih AfD dan CDU/CSU, memilih sebaliknya.
Tiga perempat responden memandang langkah-langkah reformasi yang diusulkan pemerintah sebagai hal yang kontradiktif. Mereka mengeluhkan beban yang terus meningkat, meskipun pemerintah telah menjanjikan keringanan.
Enam puluh satu persen mengatakan bahwa pengurangan manfaat sosial seharusnya disesuaikan dengan kemampuan finansial masing-masing individu, meskipun hal ini akan membebani sebagian orang.
Satu dari dua orang akan lebih bersedia menerima pemotongan jika alasannya dijelaskan dengan cara yang masuk akal. Pesan bagi pembuat kebijakan: reformasi sosial memerlukan penjelasan dan keseimbangan sosial, jika tidak, reformasi tersebut akan kehilangan dukungan.
Kesejahteraan dan sistem perawatan kesehatan dianggap sebagai capaian utama di Jerman. Ketika ditanya apa yang berjalan sangat baik di Jerman dibandingkan dengan negara lain, responden survei paling sering menyebut tunjangan sosial dan perawatan medis. Pendidikan, sekolah, pelatihan kejuruan, dan universitas berada di urutan terakhir.
Kebijakan energi belum solutif
Harga energi yang tinggi terus membebani warga dan perekonomian di Jerman. Krisis di Teluk Persia yang tengah berlangsung kian mendongkrak harga minyak. Hal ini berdampak pada harga bahan bakar dan listrik di Jerman.
Responden survei ARD Deutschlandtrend berpendapat upaya pemerintah belum cukup untuk mengatasi kenaikan harga energi. Tiga perempat dari responden mengatakan upaya pemerintah masih minim.
"Tankrabatt" (diskon bahan bakar) kembali berlaku mulai 1 Oktober: Hingga akhir tahun, pemerintah federal mengurangi pajak energi atas bensin dan solar sebesar sekitar 17 cent Euro (Rp 3500) per liter. Diskon serupa telah diberlakukan sejak awal Mei hingga akhir Juni. Hal itu menghabiskan anggaran pemerintah sebesar €3,4 miliar (Rp 68,7 triliun).
Sebagian dari dana tersebut justru masuk ke kantong perusahaan minyak dan operator SPBU karena mereka tidak meneruskan diskon secara penuh. Para ahli skeptis memandang langkah pemerintah ini.
Ditambah lagi, bahan bakar fosil justru dibuat lebih murah meski adanya kelangkaan, bertentangan dengan perspektif kebijakan iklim. Diskon bahan bakar ini tidak disambut meriah di kalangan masyarakat, setengah dari responden dalam jajak pendapat ini percaya bahwa hal tersebut adalah kebijakan yang salah.
Artikel ini pertama kali terbit dalam bahasa Jerman
Diadaptasi oleh Sorta Caroline
Editor: Yuniman Farid
Lihat juga Video: Friedrich Merz Terpilih Jadi Kanselir Jerman
(nvc/nvc)