Perdana Menteri (PM) Jepang Shigeru Ishiba dan koalisi pemerintahannya gagal mengamankan mayoritas kursi dalam pemilu majelis tinggi parlemen beranggotakan 248 orang, yang digelar Minggu (20/07) lalu, menurut siaran publik NHK Jepang.
Partai Demokrat Liberal (LDP), yang sejak pemilu kilat Oktober lalu sudah kehilangan mayoritas di majelis rendah, kini menghadapi tekanan publik soal inflasi, skandal politik, dan meningkatnya sentimen anti-imigran.
LDP dan Komeito Gagal Capai Target
LDP dan mitra koalisinya, Komeito, membutuhkan memenangkan 50 dari 125 kursi yang diperebutkan, di luar dari 75 kursi yang sudah mereka miliki. Namun, mereka hanya berhasil meraih 46 kursi.
Biasanya, kekalahan seperti ini membuat perdana menteri mundur. Namun, Ishiba menegaskan akan tetap menjabat, terutama karena Jepang sedang dalam negosiasi penting soal tarif dagang dengan Amerika Serikat.
"Kita sedang dalam negosiasi tarif yang sangat krusial dengan AS... jangan sampai perundingan ini gagal," kata Ishiba dalam konferensi pers, setelah menegaskan dia akan tetap pemimpin partai selama proses negosiasi.
Kekalahan ini jadi pukulan telak bagi koalisi Ishiba, yang kini menjadi minoritas di kedua majelis, pertama kalinya sejak LDP didirikan tahun 1955.
Meski begitu, hasil pemilu ini tidak otomatis menggantikan pemerintahan karena majelis tinggi tidak punya wewenang untuk mengajukan mosi tidak percaya. Namun, tekanan dari internal partai agar Ishiba mundur atau mencari mitra koalisi baru bisa saja muncul.
Kebangkitan Partai "Japanese First"
Yang bikin pemilu kali ini semakin rumit adalah naiknya partai populis sayap kanan Sanseito.
Dulu, mereka hanyalah gerakan pinggiran yang sering menyebarkan teori konspirasi soal vaksin dan elite global di YouTube saat pandemi COVID-19, kini Sanseito makin populer dengan slogan "Japanese First" dan kritiknya terhadap imigrasi, globalisme, dan modal asing.
Sanseito diprediksi akan meraih 14 kursi di majelis tinggi, dengan dukungan kuat dari pemilih muda laki-laki.
Pemimpinnya, Sohei Kamiya, sering dibandingkan dengan Trump dan partai AfD Jerman karena sikap anti-kemapanan dan pengaruhnya di media sosial.
Pada Minggu (20/07), wawancara salah satu kandidat Sanseito dengan media Rusia Sputnik, memicu kontroversi. Kamiya buru-buru membantah adanya hubungan dengan Rusia, menurut laporan AFP.
Sebagai catatan, Uni Eropa telah melarang Sputnik dan media milik negara Rusia lainnya karena dianggap menyebarkan disinformasi dan manipulasi informasi.
Artikel ini terbit pertama kali dalam bahasa Inggris
Diadaptasi oleh Khoirul Pertiwi
Editor: Rahka Susanto
Lihat juga Video Sambutan Prabowo ke PM Jepang: Ini Kehormatan Besar
(ita/ita)