Menteri Lingkungan Hidup (LH) Hanif Faisol Nurofiq mengatakan saat ini Jawa Barat telah kehilangan kawasan lindung sebesar 1,2 juta hektare. Hanif menyebut Jawa Barat menjadi daerah rentan bencana.
Hal itu disampaikan Hanif dalam rapat kerja bersama Komisi XII DPR di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (3/12/2025). Hanif mengatakan Jawa Barat saat ini hanya memiliki 400 ribu hektare kawasan lindung.
"Semisal kalau kita bicara Jawa Barat, maka Jawa Barat telah kehilangan kawasan lindungnya sejumlah 1,2 juta hektare. Sehingga hari ini Jawa Barat hanya dilindungi 400 ribu hektare untuk kawasan lindung yang melindungi ekosistem di bawahnya, sehingga sangat rentan bencana," kata Hanif.
Hanif mengatakan seharusnya kawasan lindung ditingkatkan, bukan dihilangkan. Hanif mengaku telah menyurati berbagai pihak terkait kawasan lindung di Jawa Barat.
"Kami telah menyurati banyak pihak, sepertinya perlu dukungan politik dari Komisi XII untuk kemudian mengingatkan kita semua agar menaati daya dukung, daya tampung dalam perencanaan kabupaten, provinsinya masing-masing untuk melakukan langkah-langkah mitigasi terkait dengan potensi bencana ini," ungkapnya.
Lebih lanjut, Hanif menjelaskan bencana banjir dan longsor yang melanda Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat dipicu oleh siklon tropis Senyar, yang membawa curah hujan ekstrem. Pada puncaknya, curah hujan tercatat mencapai 300-400 mm.
Menurutnya, curah hujan tersebut lebih tinggi dibanding bencana banjir Ciliwung pada Februari lalu dengan curah hujan tercatat 147 mm, sehingga menewaskan 17 orang. Kemudian, bencana hidrometeorologi di Bali pada Agustus lalu, yang mencatat curah hujan mencapai 245 mm, yang menewaskan 21 orang.
Meski begitu, menurutnya, pemerintah juga harus mengambil langkah strategis untuk mengantisipasi potensi bencana akibat siklon jika terjadi di Pulau Jawa.
"Untuk siklon di utara dari Sumatera ini, jumlah volume hujannya dua kali dari kejadian yang ada di Ciliwung, sehingga dengan demikian kita juga patut memproyeksikan seandainya siklon ini berada di Jawa, maka potensi bencananya akan sangat besar," ujarnya.
"Untuk itu, tentu keberadaan pimpinan rapat ini harus kita inisiasi untuk melakukan langkah-langkah adaptasi terkait dengan konteks ini. Kita tidak mungkin menunggu selesainya perundingan internasional, tetapi bencana telah berada di depan kita," imbuh dia.
Simak juga Video: Kenapa Harus Peduli untuk Mengembalikan Ekosistem Awal?
(amw/gbr)